Meulaboh (ANTARA Aceh) - Aktivis Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menyarankan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan moratorium berbagai pembangunan kota untuk memacu pembangunan infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan petani di wilayah itu.
Anggota dewan daerah Walhi Aceh Nyak Seh Faisal di Meulaboh, Senin mengatakan setiap periode kepala daerah setempat berfokus untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan padi, namun sarana infrastruktur pertanian tidak mencukupi.
"Bila ada moratorium paling untuk 2-3 tahun maka dana itu bisa dugunakan untuk menyelesaikan infrastruktur pertanian apabila pemerintah benar-benar serius dan berpihak kepada petani,"katanya.
Dia menyatakan, bahwa salah satu sarana pendukung infrastruktur pertanian kawasan setempat adalah saluran jaringan bendungan irigasi Lhok Guci yang belum tuntas sehingga selama ini sering menjadi penyebab terjadinya banjir melanda kawasan setempat.
Nyakseh mengemukakan, bendungan raksasa tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang dibangun secara bertahap, namun pemerintah daerah juga harus mendorong percepatan penuntasan proyek dengan memberikan peran dana APBK.
Dengan tuntasnya jaringan irigasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kemudahan para petani tapi juga menghidarkan dari ancaman banjir akibat luapan air dari bendungan kesejumlah kecamatan sehingga ada jalan putus dan jembatan ambruk seperti baru-baru ini.
"Tidak pernah kejadian banjir dikawasan Seumantok sampai 1-2 meter, itulah kalaupun air bendungan itu dilepas tidak tahu kemana karena belum ada jaringan irigasi, akhirnya bukan memberi manfaat tapi musibah, berapa kerugian petani setiap terjadinya banjir,"imbuhnya.
Pada banjir beberapa waktu lalu diperhitungkan lebih dari Rp10 miliar kerugian material dialami akibat terjadinya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, bencana kali ini berdampak pada kerugian material cukup besar sepanjang dua tahun terakhir.
Nyaksih Faisal memintakan, pemerintah daerah selama ini terkesan hanya mengurus persoalan administrasi, sedikit bekerja nyata untuk kebutuhan ril petani yang membutuhkan sarana infrastruktur pertanian karena area sawah tadah hujan.
Dampak dari tidak bisa terkelola maksimal sawah, menimbulkan banyak penganguran serta sempitnya lapangan kerja terus bermunculan, padahal masyarakat hanya membutuhkan apa yang dikerjakan merasa ada dukungan dan perhatian serius dari pemerintah.
"Kalau daerah lain yang sudah cukup sarana infrastruktur pertanian tidak lagi pusing walaupun tidak duduk-duduk diwarung tapi sawahnya bisa jalan terus, sementara petani Aceh Barat mangkal diwarung karena sawahnya tidak jalan, bagaimana tidak pegangguran semakin meningkat,"katanya menambahkan.
Anggota dewan daerah Walhi Aceh Nyak Seh Faisal di Meulaboh, Senin mengatakan setiap periode kepala daerah setempat berfokus untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan padi, namun sarana infrastruktur pertanian tidak mencukupi.
"Bila ada moratorium paling untuk 2-3 tahun maka dana itu bisa dugunakan untuk menyelesaikan infrastruktur pertanian apabila pemerintah benar-benar serius dan berpihak kepada petani,"katanya.
Dia menyatakan, bahwa salah satu sarana pendukung infrastruktur pertanian kawasan setempat adalah saluran jaringan bendungan irigasi Lhok Guci yang belum tuntas sehingga selama ini sering menjadi penyebab terjadinya banjir melanda kawasan setempat.
Nyakseh mengemukakan, bendungan raksasa tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang dibangun secara bertahap, namun pemerintah daerah juga harus mendorong percepatan penuntasan proyek dengan memberikan peran dana APBK.
Dengan tuntasnya jaringan irigasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kemudahan para petani tapi juga menghidarkan dari ancaman banjir akibat luapan air dari bendungan kesejumlah kecamatan sehingga ada jalan putus dan jembatan ambruk seperti baru-baru ini.
"Tidak pernah kejadian banjir dikawasan Seumantok sampai 1-2 meter, itulah kalaupun air bendungan itu dilepas tidak tahu kemana karena belum ada jaringan irigasi, akhirnya bukan memberi manfaat tapi musibah, berapa kerugian petani setiap terjadinya banjir,"imbuhnya.
Pada banjir beberapa waktu lalu diperhitungkan lebih dari Rp10 miliar kerugian material dialami akibat terjadinya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, bencana kali ini berdampak pada kerugian material cukup besar sepanjang dua tahun terakhir.
Nyaksih Faisal memintakan, pemerintah daerah selama ini terkesan hanya mengurus persoalan administrasi, sedikit bekerja nyata untuk kebutuhan ril petani yang membutuhkan sarana infrastruktur pertanian karena area sawah tadah hujan.
Dampak dari tidak bisa terkelola maksimal sawah, menimbulkan banyak penganguran serta sempitnya lapangan kerja terus bermunculan, padahal masyarakat hanya membutuhkan apa yang dikerjakan merasa ada dukungan dan perhatian serius dari pemerintah.
"Kalau daerah lain yang sudah cukup sarana infrastruktur pertanian tidak lagi pusing walaupun tidak duduk-duduk diwarung tapi sawahnya bisa jalan terus, sementara petani Aceh Barat mangkal diwarung karena sawahnya tidak jalan, bagaimana tidak pegangguran semakin meningkat,"katanya menambahkan.