Meulaboh (ANTARA Aceh) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mencatat jumlah kepesertaan JKN-KIS pada wilayah kerjanya berkurang 0,37 persen setelah dilakukan validasi data atau pemutihan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, dr Aldiana di Meulaboh, Selasa, mengatakan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional maupun Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk lima kabupaten wilayah kerjanya mencapai 696.888 jiwa.
"Bila kita melihat ada sekitar 0,37 persen terjadi validasi berkurang, setelah kita lakukan pemutihan dari jumlah kepesertaan untuk periode semester pertama 2017. Kalau untuk tahun 2015 ke tahun 2016 itu, justru mengalami pertumbuhan 2,25 persen," katanya.
Pernyataan itu disampaikan disela-sela Public Expos Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh. Dia merinci jumlah peserta pada 2016 sebanyak 699.514 jiwa, kemudian hingga semester pertama Juni 2017 berjumlah 696.888 jiwa.
Wilayah kerja BPJS Kesehatan Meulaboh mencakupi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya) dan Simeulue, dengan 696.888 jumlah kepesertaan itu sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh atau JKRA.
Aldiana menegaskan, meski demikian pertumbuhan jumlah peserta JKN-KIS serta dengan integrasi JKRA hingga capaian target diyakini akan maksimal dan meningkat pada akhir 2017 sebab hingga kini sudah terlihat peningkatan secara signifikan.
"Seiring pertumbuhan ini, diiringi juga dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan (faskes). Saat ini BPJS Cabang Meulaboh telah bermitra dengan 88 faskes tingkat pertama serta delapan faskes rujukan tingkat lanjutan," katanya.
Secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS di seluruh pelosok negeri ini telah mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia tahun 2017.
Aldiana menyatakan, komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI) serta pemenuhan fasilitas kesehatan.
Implementasi program ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar Rp152,2 triliun dan di tahun 2021 mendatang bisa mencapai Rp289 triliun.
"Kami harapkan peran pemda di Aceh makin optimal untuk kualitas dan mutu pelayanan kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga terwujudnya atau cakupan semesta atau Universal Health Coverage 2019," katanya.