Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk mengangkat pejabat definitif di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kami minta agar Mendikbud mengangkat pejabat definitif, bukan dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas karena banyak pekerjaan di Kemendikbud yang harus dikerjakan," ujar Ubaid di Jakarta, Rabu.
Ia juga meminta agar pejabat pelaksana tugas diganti dengan pejabat definitif. Jika dibiarkan kondisi itu terus terjadi, maka dikhawatirkan banyak program-program di Kemendikbud yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Dan yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah, dan warga yang terkendala akses dan kualitas pendidikan yang masih buruk," ujar dia.
Menurut Ubaid, Mendikbud Nadiem Makarim harus mampu menggerakkan struktural Kemendikbud yang besar. Tugas itu tidak mudah, tapi harus optimistis dengan melibatkan semua pihak.
Sejumlah Direktur Jenderal atau pejabat eselon satu dan juga pejabat eselon dua di Kemendikbud masih berstatus pelaksana tugas. Mendikbud baru melantik Sekretaris Jenderal Kemendikbud Prof Ainun Na'im, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Inspektur Jenderal Prof Muchlis Rantoni, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang
Sedangkan sejumlah jabatan dirjen diisi oleh pelaksana tugas diantaranya, Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Harris Iskandar, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Patdono Suwignjo, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Totok Suprayitno, dan Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar.
Sebagian besar pelaksana tugas Dirjen merupakan wajah-wajah lama. Namun ada juga wajah baru seperti Patdono Suwignjo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti, dan Plt Dirjen Dikti Nizam yang dulunya merupakan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan pada era Mendikbud Anies Baswedan.
Saat dihubungi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Prof Ainun Na'im, masih enggan berkomentar terkait hal tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Kami minta agar Mendikbud mengangkat pejabat definitif, bukan dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas karena banyak pekerjaan di Kemendikbud yang harus dikerjakan," ujar Ubaid di Jakarta, Rabu.
Ia juga meminta agar pejabat pelaksana tugas diganti dengan pejabat definitif. Jika dibiarkan kondisi itu terus terjadi, maka dikhawatirkan banyak program-program di Kemendikbud yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Dan yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah, dan warga yang terkendala akses dan kualitas pendidikan yang masih buruk," ujar dia.
Menurut Ubaid, Mendikbud Nadiem Makarim harus mampu menggerakkan struktural Kemendikbud yang besar. Tugas itu tidak mudah, tapi harus optimistis dengan melibatkan semua pihak.
Sejumlah Direktur Jenderal atau pejabat eselon satu dan juga pejabat eselon dua di Kemendikbud masih berstatus pelaksana tugas. Mendikbud baru melantik Sekretaris Jenderal Kemendikbud Prof Ainun Na'im, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Inspektur Jenderal Prof Muchlis Rantoni, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang
Sedangkan sejumlah jabatan dirjen diisi oleh pelaksana tugas diantaranya, Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Harris Iskandar, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Patdono Suwignjo, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Totok Suprayitno, dan Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar.
Sebagian besar pelaksana tugas Dirjen merupakan wajah-wajah lama. Namun ada juga wajah baru seperti Patdono Suwignjo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti, dan Plt Dirjen Dikti Nizam yang dulunya merupakan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan pada era Mendikbud Anies Baswedan.
Saat dihubungi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Prof Ainun Na'im, masih enggan berkomentar terkait hal tersebut.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020