Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan anggaran pembangunan jembatan Krueng Teukuh di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak terkena refocusing untuk penanggulangan COVID-19, proyek itu tetap dibangun pada 2020.

"Saya pastikan jembatan Krueng Teukuh itu tetap dibangun tahun 2020 ini," kata Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin di Banda Aceh, Jumat.

Sebelumnya, proses tender proyek pembangunan jembatan di kawasan Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya itu akan dibatalkan, dan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan COVID-19 di Tanah Rencong.

Safar menjelaskan dirinya telah berkomunikasi dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang turut disampingi Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah saat mempertanyakan terkait program pembangunan jembatan Krueng Teukuh.

Dia meminta kepada gubernur Aceh agar pembangunan jembatan Krueng Teukuh tidak ditunda, namun tetap harus mulai dilaksanakan pada 2020.

"Beliau (Nova, red) katakan siap pak Safar. Kita juga cek bahwa anggarannya kita pastikan juga tetap ada dan tidak dicoret. Kemudian beliau juga mengatakan, ini komitmen saya juga sebagai gubernur yang sudah kesana (Krueng Teukuh, red)," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga telah berkoodinasi dengan Kepala Dinas PUPR Aceh, guna mempertanyakan terkait komitmen gubernur terhadap pembangunan itu. Kata dia, saat ditelusuri anggaran untuk proyek jembatan tersebut sebesar Rp13 miliar dan tidak jadi dicoret.

"Tidak dipotong sama sekali, Alhamdulillah. Dokumennya sudah lengkap dan Insya Allah jembat itu akan terealisaisi tahun 2020 ini, itu kita pastikan," ujar Safar.

Ia menilai, jembatan Krueng Teukuh telah menjadi harapan yang bertahun bagi masyarakat setempat. Sebagai putra daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk mempertahankan agar jembatan itu tetap direalisaiskan dalam waktu dekat.

Menurut dia, masyarakat setempat menggantungkan sumber ekonominya pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga dengan adanya pembangunan jembatan Krueng Teukuh itu maka masyarakat akan sangat terbantu.

"Pemkab juga luar biasa memperjuangkan hal ini, kemudian anggota DPR, juga tokoh masyarakat yang meminta saya untuk usahakan agar tidak dicoret, supaya tidak ditunda, karena memang ini kebutuhan yang sangat mendesak, dan memang diidamkan masyarakat kita di sana pada sektor perkebunan," katanya. (PARLEMENTARIA)

Pewarta: Khalis Surry

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020