Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menyatakan bahwa anggaran reparasi (pemulihan) mendesak terhadap 245 korban konflik Aceh telah disediakan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
"Anggaran reparasi mendesak sudah tersedia di BRA sesuai rekomendasi oleh KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh," kata Muhammad MTA, di Banda Aceh, Jumat.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Aceh segera merealisasikan reparasi mendesak terhadap 245 korban konflik Aceh yang sudah ditetapkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Perlu direalisasikan segera karena kebijakan pemberian hak reparasi untuk korban konflik Aceh itu telah dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 330/1269/2020, pada 27 Mei 2020. Namun sayangnya hingga hari ini belum direalisasikan.
Tetapi, kata Muhammad MTA, perihal realisasi tersebut pastinya pihak terkait dalam hal ini BRA perlu mempersiapkan berbagai dokumen serta mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.
Menurut MTA, pernyataan KontraS Aceh tentunya melihat fakta realisasi, dan itu tidak salah. Artinya KontraS sendiri sangat responsif mengawal secara serius terkait hak korban konflik sebagaimana diamanahkan perundang-undangan.
"Pemerintah Aceh berterima kasih atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Kontras. Apalagi memang kontras sendiri merupakan lembaga mitra KKR, bahkan salah satu lembaga yang konsen mengadvokasi lahirnya KKR sebagaimana diamanahkan oleh UUPA," ujarnya.
Muhammad MTA menyampaikan, secara khusus Gubernur Aceh sudah menugaskan dirinya untuk melakukan koordinasi dengan BRA dan KKR Aceh terkait realisasi reparasi mendesak tersebut.
"Semalam saya sudah meminta pihak BRA untuk menggelar rapat hari ini dengan melibatkan KKR untuk membahas ini, dan saya akan hadir pada rapat ini," katanya.
Selanjutnya, mengenai jumlah anggaran yang disediakan untuk reparasi mendesak 245 korban konflik Aceh tersebut Muhammad MTA mengaku belum mengetahuinya.
"Nanti akan saya konfirmasi kepada pejabat terkait dulu (BRA," demikian Muhammad MTA.
Sementara Ketua BRA Fakhrurrazi Yusuf yang dikonfirmasi perihal ketersediaan anggaran untuk korban konflik tersebut sejauh ini belum memberikan tanggapan, pesan singkat Antara yang dikirimkan tak kunjung dibalasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Anggaran reparasi mendesak sudah tersedia di BRA sesuai rekomendasi oleh KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh," kata Muhammad MTA, di Banda Aceh, Jumat.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Aceh segera merealisasikan reparasi mendesak terhadap 245 korban konflik Aceh yang sudah ditetapkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Perlu direalisasikan segera karena kebijakan pemberian hak reparasi untuk korban konflik Aceh itu telah dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 330/1269/2020, pada 27 Mei 2020. Namun sayangnya hingga hari ini belum direalisasikan.
Tetapi, kata Muhammad MTA, perihal realisasi tersebut pastinya pihak terkait dalam hal ini BRA perlu mempersiapkan berbagai dokumen serta mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.
Menurut MTA, pernyataan KontraS Aceh tentunya melihat fakta realisasi, dan itu tidak salah. Artinya KontraS sendiri sangat responsif mengawal secara serius terkait hak korban konflik sebagaimana diamanahkan perundang-undangan.
"Pemerintah Aceh berterima kasih atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Kontras. Apalagi memang kontras sendiri merupakan lembaga mitra KKR, bahkan salah satu lembaga yang konsen mengadvokasi lahirnya KKR sebagaimana diamanahkan oleh UUPA," ujarnya.
Muhammad MTA menyampaikan, secara khusus Gubernur Aceh sudah menugaskan dirinya untuk melakukan koordinasi dengan BRA dan KKR Aceh terkait realisasi reparasi mendesak tersebut.
"Semalam saya sudah meminta pihak BRA untuk menggelar rapat hari ini dengan melibatkan KKR untuk membahas ini, dan saya akan hadir pada rapat ini," katanya.
Selanjutnya, mengenai jumlah anggaran yang disediakan untuk reparasi mendesak 245 korban konflik Aceh tersebut Muhammad MTA mengaku belum mengetahuinya.
"Nanti akan saya konfirmasi kepada pejabat terkait dulu (BRA," demikian Muhammad MTA.
Sementara Ketua BRA Fakhrurrazi Yusuf yang dikonfirmasi perihal ketersediaan anggaran untuk korban konflik tersebut sejauh ini belum memberikan tanggapan, pesan singkat Antara yang dikirimkan tak kunjung dibalasnya.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021