Regulator media independen Tunisia mengatakan pada Rabu (6/10) bahwa pihaknya telah menutup stasiun televisi yang tidak berlisensi yang melemparkan kritik keras kepada Presiden Kais Saied.
Kritik tersebut ditujukan kepada Presiden Saied sejak ia merebut sebagian besar kekuasaan pada Juli dalam sebuah gerakan yang oleh musuhnya disebut kudeta.
“Itu tayangan tanpa izin. Hukum akan ditegakkan kepada semua stasiun televisi yang melanggar hukum,” kata Kepala Regulator Media Tunisia Nouri Laimi kepada Reuters.
Zaytouna merupakan salah satu televisi yang telah beroperasi bertahun-tahun tanpa lisensi yang membuat marah para pengawas media yang melihat stasiun penyiaran sebagai alat terlarang untuk pengaruh politik.
Pihak stasiun mengatakan polisi telah menggerebek markasnya dan menyita peralatan.
Namun, sejak Saied merebut kekuasaan eksekutif pada Juli, para kritikus mungkin melihat gerakan perlawanan terhadap media yang menentangnya sebagai upaya untuk merusak luasnya kebebasan pers Tunisia.
Zaytouna dikenal sebagai media yang dekat dengan partai Islamis moderat Ennahda, partai terbesar di parlemen dan paling vokal mengkritik Saied sejak intervensinya pada 25 Juli.
“Kedekataan itu tidak ada hubungannya dengan tindakan luar biasa yang diumumkan Presiden,” ujar Lajmi.
Redaktur Zaytouna, Lotfi Taouati, meyakini langkah tersebut murni berkaitan dengan tindakan Presiden.
“Keputusannya adalah menghukum kami atas sejumlah sikap kami baru-baru ini dalam menilai keputusan Presiden dan kritik keras yang terjadi sejak Juli,” katanya kepada Reuters.
Partai kedua terbesar di Tunisia, Heart of Tunisia yang diketuai Nabil Karoui sekaligus pemilik stasiun televisi Nessma mengaku menolak upaya pemerintah untuk menutup stasiun televisi tersebut selama beberapa tahun lantaran tidak memiliki izin.
Partai yang populis itu juga sangat kritis terhadap Saied.
Sementara itu, stasiun televisi lain, Hannibal dan sebuah stasiun radio relijius juga beroperasi tanpa izin.
Sumber: Reuters
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021