Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Aceh meminta pemerintah memudahkan izin serta pemberian insentif terhadap industri hilir kelapa sawit jika ingin menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Kita minta ada kelonggaran dari pemerintah untuk industri hilir kelapa sawit jika memang ekspor CPO dihentikan," kata Ketua Gapki Aceh Sabri Basyah, di Banda Aceh, Senin.
Sabri mengatakan, memberikan kemudahan izin atau insentif untuk industri hilir kelapa sawit seperti minyak goreng tersebut perlu supaya orang baru bisa masuk pada industri itu jika memang konsumsi CPO hanya untuk dalam negeri saja, sehingga tidak terjadi penumpukan.
"Jadi kalau memang pemerintah arahnya mau ke situ (stop ekspor CPO) tidak masalah, tetapi coba dirangsang supaya industri hilir dikasih insentif, supaya tumbuh grub-grub baru industri hilir kelapa sawit," ujarnya.
Sabri menyampaikan, kemudahan tersebut perlu diberikan jika memang ekspor CPO dihentikan, supaya tidak terjadi penumpukan di dalam negeri yang bisa berdampak terhadap penurunan harga.
"Kalau pabrik minyak goreng tidak bisa serap, itu akan menumpuk CPO nya dalam negeri, dan itu akan beresiko turun harga, harga ditentukan industri minyak goreng," kata Sabri.
Dalam kesempatan ini, Sabri menyebutkan bahwa produksi CPO di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan untuk saat ini sudah tembus 40 juta ton per tahun, dan dipastikan terus naik.
"Jadi kalau tidak ada rencana yang betul-betul strategis untuk merangsang tumbuhnya industri hilir baru dengan insentif, maka harga akan turun, dan kalau itu terjadi ujungnya petani yang menderita," demikian Sabri.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo berencana untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) agar komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.
“Di suatu titik nanti, setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan lainnya," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Presiden juga mengatakan Indonesia harus memiliki keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah, meskipun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam.
Bahkan Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara internasional jika Indonesia digugat karena menghentikan ekspor bahan mentah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Kita minta ada kelonggaran dari pemerintah untuk industri hilir kelapa sawit jika memang ekspor CPO dihentikan," kata Ketua Gapki Aceh Sabri Basyah, di Banda Aceh, Senin.
Sabri mengatakan, memberikan kemudahan izin atau insentif untuk industri hilir kelapa sawit seperti minyak goreng tersebut perlu supaya orang baru bisa masuk pada industri itu jika memang konsumsi CPO hanya untuk dalam negeri saja, sehingga tidak terjadi penumpukan.
"Jadi kalau memang pemerintah arahnya mau ke situ (stop ekspor CPO) tidak masalah, tetapi coba dirangsang supaya industri hilir dikasih insentif, supaya tumbuh grub-grub baru industri hilir kelapa sawit," ujarnya.
Sabri menyampaikan, kemudahan tersebut perlu diberikan jika memang ekspor CPO dihentikan, supaya tidak terjadi penumpukan di dalam negeri yang bisa berdampak terhadap penurunan harga.
"Kalau pabrik minyak goreng tidak bisa serap, itu akan menumpuk CPO nya dalam negeri, dan itu akan beresiko turun harga, harga ditentukan industri minyak goreng," kata Sabri.
Dalam kesempatan ini, Sabri menyebutkan bahwa produksi CPO di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan untuk saat ini sudah tembus 40 juta ton per tahun, dan dipastikan terus naik.
"Jadi kalau tidak ada rencana yang betul-betul strategis untuk merangsang tumbuhnya industri hilir baru dengan insentif, maka harga akan turun, dan kalau itu terjadi ujungnya petani yang menderita," demikian Sabri.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo berencana untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) agar komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.
“Di suatu titik nanti, setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan lainnya," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Presiden juga mengatakan Indonesia harus memiliki keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah, meskipun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam.
Bahkan Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara internasional jika Indonesia digugat karena menghentikan ekspor bahan mentah tersebut.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021