Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Syahrizal Abbas menyatakan bahwa Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar memiliki peran untuk memastikan layanan dan akses pendidikan terhadap masyarakat Aceh tanpa diskriminasi.
"Wali Nanggroe berperan memastikan Pemerintah Aceh agar seluruh rakyat Aceh mendapatkan akses dan layanan pendidikan, harus dipastikan non diskriminasi," kata Prof Syahrizal Abbas, di Aceh Besar, Senin.
Hal itu disampaikan Prof Syahrizal Abbas saat mengisi materi pada seminar peradaban Aceh dalam bidang pendidikan, di aula Pendopo Wali Nanggroe Aceh, di Aceh Besar.
Prof Syahrizal menyampaikan, lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu keistimewaan di Aceh yang lahir atas dasar MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Berdasarkan qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah diamanatkan beberapa peran lembaga tersebut.
Prof Syahrizal mengatakan, dalam sektor pendidikan Wali Nanggroe Aceh memiliki peran untuk membina dan mengawal kebijakan pendidikan di Aceh yang bermutu, mandiri dan berdaya saing.
Kemudian, kata Prof Syahrizal, berperan untuk mendorong dan memastikan pemangku kepentingan agar pendidikan di Aceh bisa terwujud secara islami.
Bahkan, Wali Nanggroe juga harus ikut mengawal Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh rakyat Aceh mendapatkan akses dan layanan pendidikan bermutu.
"Lembaga Wali Nanggroe Aceh juga punya peran mengembalikan Aceh sebagai pusat peradaban dan pendidikan Aceh," ujarnya.
Selain itu, lanjut Prof Syahrizal, Wali Nanggroe Aceh juga berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh, pembina dan pengawal perdamaian Aceh, pembina Dinul Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan Aceh.
"Wali Nanggroe juga sebagai pembina kehormatan adat, tradisi sejarah, tamadun Aceh, serta penyantun pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat," katanya.
Dalam kesempatan ini, Prof Syahrizal juga menjelaskan bahwa Lembaga Wali merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen, berwibawa dan berwenang mengawasi kehidupan lembaga adat.
"Lembaga Wali Nanggroe bukan lembaga politik dan pemerintahan di Aceh," demikian Prof Syahrizal Abbas.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Wali Nanggroe berperan memastikan Pemerintah Aceh agar seluruh rakyat Aceh mendapatkan akses dan layanan pendidikan, harus dipastikan non diskriminasi," kata Prof Syahrizal Abbas, di Aceh Besar, Senin.
Hal itu disampaikan Prof Syahrizal Abbas saat mengisi materi pada seminar peradaban Aceh dalam bidang pendidikan, di aula Pendopo Wali Nanggroe Aceh, di Aceh Besar.
Prof Syahrizal menyampaikan, lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu keistimewaan di Aceh yang lahir atas dasar MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Berdasarkan qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah diamanatkan beberapa peran lembaga tersebut.
Prof Syahrizal mengatakan, dalam sektor pendidikan Wali Nanggroe Aceh memiliki peran untuk membina dan mengawal kebijakan pendidikan di Aceh yang bermutu, mandiri dan berdaya saing.
Kemudian, kata Prof Syahrizal, berperan untuk mendorong dan memastikan pemangku kepentingan agar pendidikan di Aceh bisa terwujud secara islami.
Bahkan, Wali Nanggroe juga harus ikut mengawal Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh rakyat Aceh mendapatkan akses dan layanan pendidikan bermutu.
"Lembaga Wali Nanggroe Aceh juga punya peran mengembalikan Aceh sebagai pusat peradaban dan pendidikan Aceh," ujarnya.
Selain itu, lanjut Prof Syahrizal, Wali Nanggroe Aceh juga berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh, pembina dan pengawal perdamaian Aceh, pembina Dinul Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan Aceh.
"Wali Nanggroe juga sebagai pembina kehormatan adat, tradisi sejarah, tamadun Aceh, serta penyantun pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat," katanya.
Dalam kesempatan ini, Prof Syahrizal juga menjelaskan bahwa Lembaga Wali merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen, berwibawa dan berwenang mengawasi kehidupan lembaga adat.
"Lembaga Wali Nanggroe bukan lembaga politik dan pemerintahan di Aceh," demikian Prof Syahrizal Abbas.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021