Jakarta (ANTARA Aceh) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan agar semua pihak termasuk pejabat pemerintah memahami soal dunia penerbangan sehingga tidak memberi komentar yang tidak sesuai terutama soal rencana bisnis PT Garuda Indonesia Tbk memesan pesawat Airbus 350.
"Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah, red) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis malam.
Pada raker yang berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azzam Nataprawira mempertanyakan soal Garuda Indonesia yang belakangan menjadi polemik terutama soal rencana pembelian pesawat.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Rizal Ramli pernah menyatakan agar Garuda membatalkan rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus jenis A350.
Rizal Ramli beralasan tidak ingin Garuda bangkrut karena pembelian pesawat tersebut menggunakan pinjaman luar negeri. Garuda juga diarahkan untuk lebih fokus menguasai pasar dalam negeri ketimbang ekspansi rute ke luar negeri.
Menurut Rini, Garuda pada beberapa waktu lalu menandatangani "Letter of Intent" (LoI) dengan produsen pesawat Airbus, di sela-sela penyelenggaraan Paris Air Show 2015.
"Dalam LoI itu tidak ada komitmen apapun dan bahkan bisa dibatalkan. Bahwa Garuda ada intensi untuk melakukan 'lease order' ya. Jadi belum ada apa-apa, dalam arti belum ada komitmen," ujar Rini.
Ia menambahkan Garuda saat ini memiliki 33 unit pesawat berbadan lebar, dan 22 unit diantaranya masa sewa akan habis dalam 5-10 tahun ke depan.
"Garuda tahun lalu menerima pesawat dari Airbus maupun Boeing, itu merupakan pesanan tahun 2007. Jadi segala sesuatunya memang harus dipikirkan dari sekaran," ujar Rini.
Garuda sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik dalam menjalankan bisnis selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Selaku pemegang saham, Rini juga menginginkan dalam setiap bisnis BUMN juga dapat melibatkan BUMN lainnya.
"Kita ingin Airbus meningkatkan order pembuatan komponen pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Kita juga meminta Airbus untuk membantu pesawat CN 219 buatan Dirgantara Indonesia supaya dapat dibantu memperoleh sertifikasi sehingga bisa dijual di Eropa," ujar Rini.
"Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah, red) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis malam.
Pada raker yang berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azzam Nataprawira mempertanyakan soal Garuda Indonesia yang belakangan menjadi polemik terutama soal rencana pembelian pesawat.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Rizal Ramli pernah menyatakan agar Garuda membatalkan rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus jenis A350.
Rizal Ramli beralasan tidak ingin Garuda bangkrut karena pembelian pesawat tersebut menggunakan pinjaman luar negeri. Garuda juga diarahkan untuk lebih fokus menguasai pasar dalam negeri ketimbang ekspansi rute ke luar negeri.
Menurut Rini, Garuda pada beberapa waktu lalu menandatangani "Letter of Intent" (LoI) dengan produsen pesawat Airbus, di sela-sela penyelenggaraan Paris Air Show 2015.
"Dalam LoI itu tidak ada komitmen apapun dan bahkan bisa dibatalkan. Bahwa Garuda ada intensi untuk melakukan 'lease order' ya. Jadi belum ada apa-apa, dalam arti belum ada komitmen," ujar Rini.
Ia menambahkan Garuda saat ini memiliki 33 unit pesawat berbadan lebar, dan 22 unit diantaranya masa sewa akan habis dalam 5-10 tahun ke depan.
"Garuda tahun lalu menerima pesawat dari Airbus maupun Boeing, itu merupakan pesanan tahun 2007. Jadi segala sesuatunya memang harus dipikirkan dari sekaran," ujar Rini.
Garuda sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik dalam menjalankan bisnis selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Selaku pemegang saham, Rini juga menginginkan dalam setiap bisnis BUMN juga dapat melibatkan BUMN lainnya.
"Kita ingin Airbus meningkatkan order pembuatan komponen pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Kita juga meminta Airbus untuk membantu pesawat CN 219 buatan Dirgantara Indonesia supaya dapat dibantu memperoleh sertifikasi sehingga bisa dijual di Eropa," ujar Rini.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015