Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Masyarakat merasa kecewa terhadap kebijakan dihentikannya operasional kapal cepat KM Bahari Express 3B yang selama ini melayari dari dan ke Labuhanhaji (Kabupaten Aceh Selatan)-Sinabang (Kabupaten Simeulue).
Tokoh masyarakat Aceh Selatan Azmir SH di Tapaktuan, Selasa menyatakan, berhentinya trayek kapal cepat itu merupakan isyarat semakin meredupnya prestasi Aceh di bidang perhubungan laut di wilayah pesisir barat selatan itu.
Masyarakat di daerah itu mengharapkan Pemerintah Aceh agar tidak berdiam diri, namun sudah seyogianya melakukan suatu upaya pemecahan yang akan memberikan harapan bagi dunia perhubungan laut di daerah itu.
"Terus terang saja, ini kan terkait dengan prospek daerah, seperti mobilitas perekonomian bagi daerah ini. Kita berharap ada perhatian serius demi kemajuan daerah ini dan Aceh umumnya," kata mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.
Menurut Azmir, upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan subsidi supaya lancarnya operasional kapal yang dikelola oleh perusahaan pelayaran PT Pelayaran Sakti Inti Makmur.
Menurut informasi, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur menghentikan pelayaran Labuhanhaji-Sinabang akibat mengalami kerugian terus menerus karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
Hal senada diungkapkan Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Mey Fendri. Ia mengatakan, jalur Labuhanhaji-Sinabang dilayari kapal cepat merupakan prestasi bagi daerah, karena setidaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Namun, jika operasional kapal cepat terhenti tanpa ada upaya dari Pemerintah Aceh. maka laju pengembangan daerah kembali ke awal atau merosot," ujar dia.
Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan hal ini terjadi begitu saja melainkan segera memberikan subsidi agar kapal cepat tersebut dapat terus beroperasi untuk melayani masyarakat di dua kabupaten itu.
Penghentian pelayaran KM Bahari Express 3B itu terhitung 26 Agustus 2015, sesuai dengan surat perusahaan PT Pelayaran Sakti Inti Makmur kepada Bupati Aceh Selatan tertanggal 18 Agustus 2015, dengan alasan, sejak beroperasi 26 Maret hingga 11 Agustus tahun 2015, hanya memuat 7.613 penumpang dengan frekuensi 96 rit.
"Artinya, dalam setiap rit, hanya memuat 79 penumpang. Sedangkan untuk mencapai BEP (break event point) supaya tertutup biaya operasi, perusahan harus memperoleh rata-rata penumpang setiap ritnya minimal 178 orang atau 86 persen dari total kapasitas 208 penumpang," kata Kurmin Halim, Direktur PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang.
Kabid Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Aceh Selatan, Agusman Yasri yang dikonfirmasi tentang ini membenarkan berhentinya beroperasi kapal cepat Bahari Express tersebut.
Dikatakan, penghentian tersebut disesalkan banyak pihak terutama para penumpang yang telah dimanjakan selama lima bulan dengan kehadiran kapal cepat tersebut.
Namun, kata dia, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena kapal cepat itu dibawah pengelolaan pihak swasta.
Tokoh masyarakat Aceh Selatan Azmir SH di Tapaktuan, Selasa menyatakan, berhentinya trayek kapal cepat itu merupakan isyarat semakin meredupnya prestasi Aceh di bidang perhubungan laut di wilayah pesisir barat selatan itu.
Masyarakat di daerah itu mengharapkan Pemerintah Aceh agar tidak berdiam diri, namun sudah seyogianya melakukan suatu upaya pemecahan yang akan memberikan harapan bagi dunia perhubungan laut di daerah itu.
"Terus terang saja, ini kan terkait dengan prospek daerah, seperti mobilitas perekonomian bagi daerah ini. Kita berharap ada perhatian serius demi kemajuan daerah ini dan Aceh umumnya," kata mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.
Menurut Azmir, upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan subsidi supaya lancarnya operasional kapal yang dikelola oleh perusahaan pelayaran PT Pelayaran Sakti Inti Makmur.
Menurut informasi, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur menghentikan pelayaran Labuhanhaji-Sinabang akibat mengalami kerugian terus menerus karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
Hal senada diungkapkan Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Mey Fendri. Ia mengatakan, jalur Labuhanhaji-Sinabang dilayari kapal cepat merupakan prestasi bagi daerah, karena setidaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Namun, jika operasional kapal cepat terhenti tanpa ada upaya dari Pemerintah Aceh. maka laju pengembangan daerah kembali ke awal atau merosot," ujar dia.
Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan hal ini terjadi begitu saja melainkan segera memberikan subsidi agar kapal cepat tersebut dapat terus beroperasi untuk melayani masyarakat di dua kabupaten itu.
Penghentian pelayaran KM Bahari Express 3B itu terhitung 26 Agustus 2015, sesuai dengan surat perusahaan PT Pelayaran Sakti Inti Makmur kepada Bupati Aceh Selatan tertanggal 18 Agustus 2015, dengan alasan, sejak beroperasi 26 Maret hingga 11 Agustus tahun 2015, hanya memuat 7.613 penumpang dengan frekuensi 96 rit.
"Artinya, dalam setiap rit, hanya memuat 79 penumpang. Sedangkan untuk mencapai BEP (break event point) supaya tertutup biaya operasi, perusahan harus memperoleh rata-rata penumpang setiap ritnya minimal 178 orang atau 86 persen dari total kapasitas 208 penumpang," kata Kurmin Halim, Direktur PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang.
Kabid Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Aceh Selatan, Agusman Yasri yang dikonfirmasi tentang ini membenarkan berhentinya beroperasi kapal cepat Bahari Express tersebut.
Dikatakan, penghentian tersebut disesalkan banyak pihak terutama para penumpang yang telah dimanjakan selama lima bulan dengan kehadiran kapal cepat tersebut.
Namun, kata dia, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena kapal cepat itu dibawah pengelolaan pihak swasta.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015