"Mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerja sama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia dalam G20 Tahun 2022, recover together recover stronger," kata Perry dalam Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari tayangan daring.
BI pada Senin (29/8) ini menginisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara yang secara resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut data BI, nilai transaksi QRIS dalam satu tahun mampu tumbuh 305,49 persen ke Rp4,52 triliun pada Februari 2022. Sementara itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh 268,64 persen (year on year) ke 54,91 juta pada Februari 2022.
Perry menjelaskan KKP Domestik akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.
Hal itu, kata Perry, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan penggunaan produk dalam negeri.
Penerapan KKP domestik ini, kata Perry, dalam tahap awal dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung 85 penyelenggara sistem pembayaran dengan 20,3 juta toko usaha atau merchant.
"Sehingga ini betul-betul bisa langsung dilakukan. Sekaligus QRIS ini juga sudah dilakukan untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital," ujarnya.
Perry juga menjelaskan QRIS yang diluncurkan sejak Mei 2019, telah menjadi satu-satunya standar sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Para pengguna QRIS juga didominasi oleh pengguna dari UMKM.
Selain QRIS, BI juga telah meluncurkan Standar Nasional Open API Indonesia dan infrastruktur sistem pembayaran ritel BI-Fast.
Terkait koneksi QRIS antarnegara, Perry menjelaskan, Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, untuk mengkoneksikan sistem pembayaran.
"QR, fast payment, currency, ini kami akan sambungkan. Hari ini mulai dengan implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR," kata Perry.
Selain itu, kata Perry, penerapan koneksi sistem pembayaran QR sudah diujicobakan dengan Malaysia sejak Januari 2022, sedangkan dengan Singapura sedang difinalisasi.
"Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross border, QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional," kata Perry.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022