Sejumlah titik lokasi komunitas adat terpencil (KAT) di Kabupaten Aceh Timur masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Daerah KAT ini masih butuh perhatian pemerintah, seperti sarana transportasi, fasilitas pendidikan, sektor kesehatan, maupun bantuan modal usaha khusus masyarakat yang memiliki usaha jual beli hasil alam,” kata Keuchik Gampong Buket Makmu Ramli di Aceh Timur, Senin.
Dia mengaku puluhan rumah layak huni telah dibangun Kementerian Sosial (Kemensos) RI, namun sektor pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan, seperti pemberian jatah hidup (jadup) dan pendampingan berbagai program lainnya.
“Rata-rata masyarakat kami bergantungan dari hasil pertanian dan perkebunan, tapi harga jualnya sangat rendah,” kata Ramli.
Setelah meredanya pandemi COVID-19, dia berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan pemberian modal usaha untuk masyarakat melalui Ditjen Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial, seperti pemberian hewan ternak, baik bebek, kambing dan lembu.
“Jika harus dibuatkan kelompok seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE, maka kami siap membentuknya,” kata Ramli.
Camat Julok Adnan mengakui lokasi KAT lebih membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pasalnya, serapan APBA dan APBN dinilai lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat KAT, apalagi lokasi di Aceh Timur lebih dari lima titik yang tersebar di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Birem Bayeun, Sungai Raya, Serbajadi dan Simpang Jernih.
“Untuk pemberdayaan sosial, kita berharap dapat di prioritas juga masyarakat di desa sekitar lokasi KAT, sehingga ekonomi bangkit,” kata Adnan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
“Daerah KAT ini masih butuh perhatian pemerintah, seperti sarana transportasi, fasilitas pendidikan, sektor kesehatan, maupun bantuan modal usaha khusus masyarakat yang memiliki usaha jual beli hasil alam,” kata Keuchik Gampong Buket Makmu Ramli di Aceh Timur, Senin.
Dia mengaku puluhan rumah layak huni telah dibangun Kementerian Sosial (Kemensos) RI, namun sektor pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan, seperti pemberian jatah hidup (jadup) dan pendampingan berbagai program lainnya.
“Rata-rata masyarakat kami bergantungan dari hasil pertanian dan perkebunan, tapi harga jualnya sangat rendah,” kata Ramli.
Setelah meredanya pandemi COVID-19, dia berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan pemberian modal usaha untuk masyarakat melalui Ditjen Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial, seperti pemberian hewan ternak, baik bebek, kambing dan lembu.
“Jika harus dibuatkan kelompok seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE, maka kami siap membentuknya,” kata Ramli.
Camat Julok Adnan mengakui lokasi KAT lebih membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pasalnya, serapan APBA dan APBN dinilai lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat KAT, apalagi lokasi di Aceh Timur lebih dari lima titik yang tersebar di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Birem Bayeun, Sungai Raya, Serbajadi dan Simpang Jernih.
“Untuk pemberdayaan sosial, kita berharap dapat di prioritas juga masyarakat di desa sekitar lokasi KAT, sehingga ekonomi bangkit,” kata Adnan.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022