Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memutakhirkan data penduduk miskin di setempat sehingga program pengentasan kemiskinan berjalan maksimal.
“Banda Aceh perlu dukungan data mutakhir penduduk miskin dari BPS karena telah mengajukan diri sebagai salah satu pilot project Data Desa Presisi (DDP) di Indonesia,” kata Bakri Siddiq dalam rapat rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar BPS Kota Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan melalui satu aplikasi BPS nantinya dapat meng-update data penduduk miskin yang ada di ibu kota Provinsi Aceh itu.
Ia mengatakan pemutakhiran data penduduk miskin tersebut juga merupakan arahan dari pemerintah pusat, di mana secara ekonomi dan statistik, pemuktahiran data tersebut sangat penting untuk mengetahui laju perekonomian masyarakat bergerak naik atau turun.
"Pemuktahiran data ini, bisa diketahui masyarakat yang dulunya masuk dalam kategori miskin, tetapi kemudian berubah menjadi sejahtera berkat usahanya, begitu pula sebaliknya," katanya.
Permintaan pemutakhiran data penduduk miskin tersebut juga bertujuan agar tidak satu pun data penduduk miskin dari sembilan kecamatan dan 90 Gampong di Banda Aceh yang terlewatkan dari basis data digital.
"Kalau ada yang tertinggal tolong diverifikasi dan juga jangan sampai ada data penduduk miskin yang hampir sejahtera," katanya.
Selain itu, pemutakhiran data penduduk miskin juga sangat penting agar jika ada bantuan yang diberikan pemerintah dapat tersalurkan kepada orang yang tepat.
“Jika kita jalankan berawal dari data tidak valid dan tidak akurat, maka stimulus tidak tepat sasaran,” katanya.
Karena itu, ia mengajak BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi selama tiga bulan ini untuk memutakhirkan data penduduk miskin.
"Tolong dicermati, dianalisis, dan dikaji sehingga ada satu kebijakan yang kita ambil dari data tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
“Banda Aceh perlu dukungan data mutakhir penduduk miskin dari BPS karena telah mengajukan diri sebagai salah satu pilot project Data Desa Presisi (DDP) di Indonesia,” kata Bakri Siddiq dalam rapat rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar BPS Kota Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan melalui satu aplikasi BPS nantinya dapat meng-update data penduduk miskin yang ada di ibu kota Provinsi Aceh itu.
Ia mengatakan pemutakhiran data penduduk miskin tersebut juga merupakan arahan dari pemerintah pusat, di mana secara ekonomi dan statistik, pemuktahiran data tersebut sangat penting untuk mengetahui laju perekonomian masyarakat bergerak naik atau turun.
"Pemuktahiran data ini, bisa diketahui masyarakat yang dulunya masuk dalam kategori miskin, tetapi kemudian berubah menjadi sejahtera berkat usahanya, begitu pula sebaliknya," katanya.
Permintaan pemutakhiran data penduduk miskin tersebut juga bertujuan agar tidak satu pun data penduduk miskin dari sembilan kecamatan dan 90 Gampong di Banda Aceh yang terlewatkan dari basis data digital.
"Kalau ada yang tertinggal tolong diverifikasi dan juga jangan sampai ada data penduduk miskin yang hampir sejahtera," katanya.
Selain itu, pemutakhiran data penduduk miskin juga sangat penting agar jika ada bantuan yang diberikan pemerintah dapat tersalurkan kepada orang yang tepat.
“Jika kita jalankan berawal dari data tidak valid dan tidak akurat, maka stimulus tidak tepat sasaran,” katanya.
Karena itu, ia mengajak BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi selama tiga bulan ini untuk memutakhirkan data penduduk miskin.
"Tolong dicermati, dianalisis, dan dikaji sehingga ada satu kebijakan yang kita ambil dari data tersebut," katanya.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022