Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menggelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, Kamis.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Aceh Selatan diwakili Asisten II Setdakab Drs HT Darisman, Kepala BPS Aceh Selatan, Kepala Satpol PP/WH, Kepala SKPK, camat, instansi vertikal, perusahaan, perbankan, tokoh masyarakat, mitra diskusi dan insan pers.
Kepala Bidang PP Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Ria Darma mengatakan forum konsultasi publik rancangan awal RKPK Aceh Selatan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam penerapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024-2026.
"Forum tersebut merupakan amanat instruksi Mendagri tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru," katanya.
Ia mengatakan RPD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024-2026 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Selatan, mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 segera berakhir.
Asisten II Setdakab Aceh Selatan HT Darisman mengatakan penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan kegiatan penting mewadahi seluruh pihak terkait untuk dapat bersama-sama merumuskan program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Aceh Selatan.
"Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, yang akan dituangkan dalam berita acara dan resume yang menjadi dasar dalam perbaikan rancangan awal tersebut," kata Darisman.
Terdapat beberapa permasalahan penting yang harus menjadi fokus bersama, antara lain laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022 meningkat 3,11 persen dibandingkan tahun 2021.
Kemudian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh yakni sebesar 4,61 persen, dan laju pertumbuhan nasional sebesar 5,30 persen.
Permasalahan berikutnya adalah persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan, pada 2022 berada pada angka 12,43 persen, atau di antara persentase kemiskinan Aceh yang mencapai 14,75 persen dan persentase kemiskinan nasional sebesar 9,75 persen.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Selatan, yang pada 2022 nilainya 67,87 persen, atau masih di bawah IPM provinsi Aceh yang mencapai 72,8 persen maupun IPM nasional 72,91 persen.
Permasalahan keempat yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 yang berada pada angka 4,82 persen.
"Kegiatan ini mengusung tema memantapkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta menyukseskan agenda pemilu serentak," kata Darisman.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, Kamis.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Aceh Selatan diwakili Asisten II Setdakab Drs HT Darisman, Kepala BPS Aceh Selatan, Kepala Satpol PP/WH, Kepala SKPK, camat, instansi vertikal, perusahaan, perbankan, tokoh masyarakat, mitra diskusi dan insan pers.
Kepala Bidang PP Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Ria Darma mengatakan forum konsultasi publik rancangan awal RKPK Aceh Selatan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam penerapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024-2026.
"Forum tersebut merupakan amanat instruksi Mendagri tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru," katanya.
Ia mengatakan RPD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024-2026 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Selatan, mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 segera berakhir.
Asisten II Setdakab Aceh Selatan HT Darisman mengatakan penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan kegiatan penting mewadahi seluruh pihak terkait untuk dapat bersama-sama merumuskan program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Aceh Selatan.
"Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, yang akan dituangkan dalam berita acara dan resume yang menjadi dasar dalam perbaikan rancangan awal tersebut," kata Darisman.
Terdapat beberapa permasalahan penting yang harus menjadi fokus bersama, antara lain laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022 meningkat 3,11 persen dibandingkan tahun 2021.
Kemudian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh yakni sebesar 4,61 persen, dan laju pertumbuhan nasional sebesar 5,30 persen.
Permasalahan berikutnya adalah persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan, pada 2022 berada pada angka 12,43 persen, atau di antara persentase kemiskinan Aceh yang mencapai 14,75 persen dan persentase kemiskinan nasional sebesar 9,75 persen.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Selatan, yang pada 2022 nilainya 67,87 persen, atau masih di bawah IPM provinsi Aceh yang mencapai 72,8 persen maupun IPM nasional 72,91 persen.
Permasalahan keempat yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 yang berada pada angka 4,82 persen.
"Kegiatan ini mengusung tema memantapkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta menyukseskan agenda pemilu serentak," kata Darisman.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023