Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan qanun atau peraturan daerah yang mengatur lembaga keuangan syariah (LKS) belum perlu direvisi karena baru dua tahun diterapkan.
Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Al di Banda Aceh, Selasa, mengatakan biarkan Qanun LKS tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Jika nanti ada kekurangan, baru dilakukan revisi.
"Qanun LKS ini baru dua tahun ditetapkan, lantas karena ada kesalahan di Bank Syariah Islam timbul wacana merevisinya. Padahal, di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya," kata Faisal Ali.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan Aceh aktifkan kembali penyaluran dana APBN melalui BSI
Pernyataan tersebut dikemukakan Faisal Ali menanggapi wacana DPR Aceh merevisi Qanun LKS menyusul adanya gangguan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
Faisal Ali mengatakan gangguan transaksi perbankan di BSI hanyalah bagian terkecil dan tidak hanya di Aceh, tetapi juga terjadi secara nasional. Gangguan tidak tidak lantas, membuat qanun LKS direvisi dengan mewacanakan kehadiran perbankan konvensional.
Padahal, kata Faisal Ali, di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya. Termasuk Bank Aceh milil pemerintah daerah di Aceh. Seharusnya, Bank Aceh tersebut yang dibesarkan karena milik sendiri.
"Seharusnya, adanya di bank tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat memperbesar Bank Aceh. Kejadian di BSI tersebut tidak lantas muncul wacana merevisi Qanun LKS serta menghadirkan kembali perbankan konvensional," kata Faisal Ali.
Oleh karena itu, kata Faisal Ali, MPU Aceh tidak sependapat dengan wacana merevisi Qanun LKS. Biarkan qanun tersebut berjalan beberapa tahun ke depan. Nanti, apabila ada hambatan atau hal lainnya, baru evaluasi.
Baca juga: Apkasindo minta pemerintah perbolehkan bank konvensional di Aceh sebagai pilihan dalam transkasi keuangan
Faisal Ali menegaskan MPU Aceh memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Apabila revisi Qanun LKS dilakukan, maka MPU akan menggunakan kewenangan memberikan pandangan kepada pemerintah.
"Kita semua sudah sepakat melaksanakan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh, termasuk melakukan transaksi perbankan dalam bingkai syariah Islam. Jadi, bukan mengundang kembali bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam beroperasi di Aceh," kata Faisal Ali.
Baca juga: Pengusaha jasa pengiriman uang terkendala layanan BSI masih kerap eror
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Al di Banda Aceh, Selasa, mengatakan biarkan Qanun LKS tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Jika nanti ada kekurangan, baru dilakukan revisi.
"Qanun LKS ini baru dua tahun ditetapkan, lantas karena ada kesalahan di Bank Syariah Islam timbul wacana merevisinya. Padahal, di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya," kata Faisal Ali.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan Aceh aktifkan kembali penyaluran dana APBN melalui BSI
Pernyataan tersebut dikemukakan Faisal Ali menanggapi wacana DPR Aceh merevisi Qanun LKS menyusul adanya gangguan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
Faisal Ali mengatakan gangguan transaksi perbankan di BSI hanyalah bagian terkecil dan tidak hanya di Aceh, tetapi juga terjadi secara nasional. Gangguan tidak tidak lantas, membuat qanun LKS direvisi dengan mewacanakan kehadiran perbankan konvensional.
Padahal, kata Faisal Ali, di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya. Termasuk Bank Aceh milil pemerintah daerah di Aceh. Seharusnya, Bank Aceh tersebut yang dibesarkan karena milik sendiri.
"Seharusnya, adanya di bank tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat memperbesar Bank Aceh. Kejadian di BSI tersebut tidak lantas muncul wacana merevisi Qanun LKS serta menghadirkan kembali perbankan konvensional," kata Faisal Ali.
Oleh karena itu, kata Faisal Ali, MPU Aceh tidak sependapat dengan wacana merevisi Qanun LKS. Biarkan qanun tersebut berjalan beberapa tahun ke depan. Nanti, apabila ada hambatan atau hal lainnya, baru evaluasi.
Baca juga: Apkasindo minta pemerintah perbolehkan bank konvensional di Aceh sebagai pilihan dalam transkasi keuangan
Faisal Ali menegaskan MPU Aceh memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Apabila revisi Qanun LKS dilakukan, maka MPU akan menggunakan kewenangan memberikan pandangan kepada pemerintah.
"Kita semua sudah sepakat melaksanakan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh, termasuk melakukan transaksi perbankan dalam bingkai syariah Islam. Jadi, bukan mengundang kembali bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam beroperasi di Aceh," kata Faisal Ali.
Baca juga: Pengusaha jasa pengiriman uang terkendala layanan BSI masih kerap eror
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023