Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Perwakilan Aceh menyatakan bahwa provinsi Aceh perlu meningkatkan infrastruktur pelabuhan sebagai penunjang aktivitas ekspor, sehingga tidak lagi harus memakai jasa daerah lain.
"Pelabuhan Aceh sampai saat ini belum mampu memfasilitasi ekspor langsung ke negara tujuan karena infrastruktur pelabuhannya belum sempurna menunjang," kata Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi, di Banda Aceh, Kamis.
Safuadi menyampaikan, pelabuhan di Aceh sejauh ini baru bisa menampung kapal dengan kapasitas rendah, artinya belum dapat disinggahi kapal utama atau induk yang mampu membawa lebih dari 800 kontainer.
"Sejauh ini rata-rata kapasitas pelabuhan kita (Aceh) baru bisa untuk kapal di bawah mother vessel (kapal induk)," ujarnya.
Karena itu, kata Safuadi, hampir sebagian besar hasil sumber daya alam Aceh, oleh para pengusaha harus melakukan ekspor melalui pelabuhan luar Aceh, terutama Belawan Sumatera Utara. Baik itu untuk produk perkebunan, perikanan dan lainnya.
Safuadi menuturkan, selama ini pengusaha Aceh harus menggunakan multimoda untuk melakukan ekspor, yaitu pertama harus melalui jalan darat agar kemudian barang mereka ke pelabuhan daerah lain yang bisa ekspor.
"Artinya kondisi ini membutuhkan biaya lain, dan ini menjadi tantangan kita di Aceh yang perlu dipikirkan secara bersama," katanya.
Safuadi menjelaskan, dampak dari kurangnya fasilitas infrastruktur pelabuhan, maka saat ini aktivitas ekspor Aceh itu tercatat di luar provinsi Aceh. Akibatnya, provinsi lain mendapatkan bagi hasil dari SDA Aceh.
"Dampaknya sangat besar, karena kalau pencatatan ke luar, tentu dana bagi hasilnya tidak menjadi milik Aceh, itu sangat kita sayangkan di saat Pemerintah Aceh membutuhkan tambahan dana pembangunannya," ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya mendorong semua pihak di Aceh untuk bersama-sama memperkuat infrastruktur bisnis di Aceh, sehingga nantinya semua aktivitas produksi dari SDA Aceh bisa di pelabuhan sendiri.
"Akhirnya pencatatan devisa langsung dari Aceh dan Aceh mendapatkan dana bagi hasil nya. Jika ini tidak dilakukan, maka sebuah kerugian bagi Aceh sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam," demikian Safuadi.
Baca juga: Bulog: Realisasi SPHP di Aceh capai 24.360 ton
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Pelabuhan Aceh sampai saat ini belum mampu memfasilitasi ekspor langsung ke negara tujuan karena infrastruktur pelabuhannya belum sempurna menunjang," kata Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi, di Banda Aceh, Kamis.
Safuadi menyampaikan, pelabuhan di Aceh sejauh ini baru bisa menampung kapal dengan kapasitas rendah, artinya belum dapat disinggahi kapal utama atau induk yang mampu membawa lebih dari 800 kontainer.
"Sejauh ini rata-rata kapasitas pelabuhan kita (Aceh) baru bisa untuk kapal di bawah mother vessel (kapal induk)," ujarnya.
Karena itu, kata Safuadi, hampir sebagian besar hasil sumber daya alam Aceh, oleh para pengusaha harus melakukan ekspor melalui pelabuhan luar Aceh, terutama Belawan Sumatera Utara. Baik itu untuk produk perkebunan, perikanan dan lainnya.
Safuadi menuturkan, selama ini pengusaha Aceh harus menggunakan multimoda untuk melakukan ekspor, yaitu pertama harus melalui jalan darat agar kemudian barang mereka ke pelabuhan daerah lain yang bisa ekspor.
"Artinya kondisi ini membutuhkan biaya lain, dan ini menjadi tantangan kita di Aceh yang perlu dipikirkan secara bersama," katanya.
Safuadi menjelaskan, dampak dari kurangnya fasilitas infrastruktur pelabuhan, maka saat ini aktivitas ekspor Aceh itu tercatat di luar provinsi Aceh. Akibatnya, provinsi lain mendapatkan bagi hasil dari SDA Aceh.
"Dampaknya sangat besar, karena kalau pencatatan ke luar, tentu dana bagi hasilnya tidak menjadi milik Aceh, itu sangat kita sayangkan di saat Pemerintah Aceh membutuhkan tambahan dana pembangunannya," ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya mendorong semua pihak di Aceh untuk bersama-sama memperkuat infrastruktur bisnis di Aceh, sehingga nantinya semua aktivitas produksi dari SDA Aceh bisa di pelabuhan sendiri.
"Akhirnya pencatatan devisa langsung dari Aceh dan Aceh mendapatkan dana bagi hasil nya. Jika ini tidak dilakukan, maka sebuah kerugian bagi Aceh sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam," demikian Safuadi.
Baca juga: Bulog: Realisasi SPHP di Aceh capai 24.360 ton
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023