Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh mendorong badan usaha milik gampong (BUMG) di provinsi ujung barat Indonesia tersebut memfokuskan pada usaha produktif.
"Kami terus mendorong BUMG memfokuskan pada usaha produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa bisa meningkatkan," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengatakan usah produktif tersebut di antaranya peternakan unggas dan lainnya, perkebunan, perikanan, serta lainnya yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing.
Di Aceh, kata Izharul Haq, ada 461 BUMG yang sudah berkembang, di mana 30 di antaranya bisa dinyatakan mandiri. Kehadiran BUMG tersebut merupakan upaya strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam mengelola dana desa.
Adapun realisasi pemanfaatan dana desa pada BUMG di Aceh seperti usaha perbankan syariah gampong di Desa Riseh Tunong, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Usaha penangkaran bibit padi di Gampong Cot Jra, Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
"Selain itu, ada usaha pengembangan kawasan wisata di Bur Telege, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Serta usaha penggemukan sapi di Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya," katanya.
Menurut Izharul Haq, kehadiran BUMG juga telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kendati begitu, BUMG juga perlu pendampingan dari pemerintah daerah maupun akademisi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berkelanjutan.
"Kami juga mendorong BUMG di Aceh bisa naik kelas, sehingga tidak ketergantungan dari dana desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama dalam mendorong kemajuan sektor usaha dari BUMG tersebut," kata Izharul Haq.
Baca juga: DJPb: Realisasi belanja negara di Aceh capai Rp28,2 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Kami terus mendorong BUMG memfokuskan pada usaha produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa bisa meningkatkan," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengatakan usah produktif tersebut di antaranya peternakan unggas dan lainnya, perkebunan, perikanan, serta lainnya yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing.
Di Aceh, kata Izharul Haq, ada 461 BUMG yang sudah berkembang, di mana 30 di antaranya bisa dinyatakan mandiri. Kehadiran BUMG tersebut merupakan upaya strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam mengelola dana desa.
Adapun realisasi pemanfaatan dana desa pada BUMG di Aceh seperti usaha perbankan syariah gampong di Desa Riseh Tunong, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Usaha penangkaran bibit padi di Gampong Cot Jra, Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
"Selain itu, ada usaha pengembangan kawasan wisata di Bur Telege, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Serta usaha penggemukan sapi di Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya," katanya.
Menurut Izharul Haq, kehadiran BUMG juga telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kendati begitu, BUMG juga perlu pendampingan dari pemerintah daerah maupun akademisi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berkelanjutan.
"Kami juga mendorong BUMG di Aceh bisa naik kelas, sehingga tidak ketergantungan dari dana desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama dalam mendorong kemajuan sektor usaha dari BUMG tersebut," kata Izharul Haq.
Baca juga: DJPb: Realisasi belanja negara di Aceh capai Rp28,2 triliun
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023