Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke sembilan kali secara berturut-turut sejak 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan 2023.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2023. BPK memberikan opini WTP," kata Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi di Banda Aceh, Senin.
Pengumuman raihan WTP Pemerintah Aceh itu disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2023, di gedung utama DPR Aceh, di Banda Aceh.
Laode mengatakan, Pemerintah Aceh meraih WTP dengan penekanan satu hal yakni terkait pengelolaan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.
Sebagai informasi, Pemerintah Aceh terus mendapatkan opini WTP dari BPK RI sejak 2015 pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan terus menerimanya hingga 2023.
Dalam kesempatan ini, Pj Sekda Aceh Azwardi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan Aceh dan BPK RI karena telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh.
"Terkait yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa mendatang guna mewujudkan tata kelola keuangan lebih baik," kata Azwardi.
Dirinya menjelaskan, pertanggungjawaban APBA 2023 sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan.
Dengan rahmat Allah SWT serta semangat kesungguhan bekerja dan kedisiplinan semua, kata dia, maka Pemerintah Aceh dapat merealisasikan pendapatan dan belanja Aceh 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk pertumbuhan ekonomi Aceh 2023, lanjut Azwardi, sudah meningkat 4,23 persen dibandingkan 2022 sebesar 4,21 persen, itu didominasi sektor pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, serta konstruksi.
Azwardi bersyukur, BPK RI kembali memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2023.
"Ini opini WTP ke sembilan secara berturut-turut. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan serta menjadi pemacu semangat kerja di masa-masa mendatang," demikian Azwardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2023. BPK memberikan opini WTP," kata Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi di Banda Aceh, Senin.
Pengumuman raihan WTP Pemerintah Aceh itu disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2023, di gedung utama DPR Aceh, di Banda Aceh.
Laode mengatakan, Pemerintah Aceh meraih WTP dengan penekanan satu hal yakni terkait pengelolaan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.
Sebagai informasi, Pemerintah Aceh terus mendapatkan opini WTP dari BPK RI sejak 2015 pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan terus menerimanya hingga 2023.
Dalam kesempatan ini, Pj Sekda Aceh Azwardi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan Aceh dan BPK RI karena telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh.
"Terkait yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa mendatang guna mewujudkan tata kelola keuangan lebih baik," kata Azwardi.
Dirinya menjelaskan, pertanggungjawaban APBA 2023 sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan.
Dengan rahmat Allah SWT serta semangat kesungguhan bekerja dan kedisiplinan semua, kata dia, maka Pemerintah Aceh dapat merealisasikan pendapatan dan belanja Aceh 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk pertumbuhan ekonomi Aceh 2023, lanjut Azwardi, sudah meningkat 4,23 persen dibandingkan 2022 sebesar 4,21 persen, itu didominasi sektor pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, serta konstruksi.
Azwardi bersyukur, BPK RI kembali memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2023.
"Ini opini WTP ke sembilan secara berturut-turut. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan serta menjadi pemacu semangat kerja di masa-masa mendatang," demikian Azwardi.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024