Pemuda: RPJM Aceh jangan hanya bangun fisik

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Kalangan pemuda mengharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh agar tidak hanya fokus pembangunan fisik tapi juga mental kepribadian yang sesuai dengan syariat Islam.

"Dalam bidang agama jangan hanya membangun mesjid saja, tapi bagaimana agar mesjid itu makmur dipenuhi para jamaah," kata Ketua Pemuda Dewan Dakwah (PDD) Aceh Basri Effendi, SH, MH, Mk.n pada Focus Group Discussion (FGD) "RPJM Aceh antara harapan dan tantangan menuju Aceh hebat" di Banda Aceh, Jumat.

Diskusi yang diprakarsai Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik Aceh (Kesbangpol) Aceh itu diikuti tokoh dari 20 organisasi kemasyarakat dan organisasi kepemudaan.

Lebih lanjut, Basri mengharapkan pemerintah agar berupaya menghidupkan pengajian di kampung-kampung, menambah SDM bidang agama, seperti para penghapal Alquran, hafidz atau ustadz-ustadz/ tengku, dan harus ada anggaran khusus untuk itu.

Basri menambahkan program RPJM terkait ekonomi, pemerintah harus punya program khusus untuk entrepreneur, khususnya pemuda.      Pemerintah tidak hanya membalas modal tapi juga membina para pengusaha muda, kata Basri pada diskusi yang dihadiri Sekretaris RPJM Pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Elly Sufriadi, yang sekaligus menjadi nara sumber.

Hal ini juga bisa dilakukan dengan sinergi dengan pengusaha. "Misalnya dengan konsep orang tua asuh, pengusaha membina calon pengusaha dan program ini harus punya indikator yang jelas dan terukur, di antaranya program 50.000 entrepreneur (wiraswasta) muda baru," harap Basri.

Kemudian Basri juga menyebutkan bahwa syariat Islam harus menyeluruh bukan hanya jinayah saja dan bukan hanya terkesan tugas dinas syariat Islam saja.

"Seluruh unsur pemerintah harus syariat dan harus ada tim yang mengawal bahwa semua program pemerintah sudah sesuai syariat Islam," kata Basri.

Sementara  itu, Tuangku Muhammad selaku Ketua Umum PW KAMMI Aceh mengharapkan agar di pemerintahan Irwandi-Nova kedepan permasalahan syariat Islam harus terus menjadi prioritas utama, sesuai dengan hak istimewa otonom Aceh.

"Pemerintah sekarang harus menaruh perhatian penting terhadap keberlangsungan organisasi kepemudaan dan perlibatan pemuda dalam membangun Aceh," ujarnya.

Muhammad menegaskan, pentingnya alokasi dana pendidikan yang mencapai 20 persen sebagaimana yang tertuang di dalam Undang -Undang Peraturan Aceh (UUPA). Selama ini dana pendidikan masih dibawah 20 persen dan alokasinya juga masih berkutat di tataran pembangunan infrastruktur.

"Disamping itu juga, pemerintah Irwandi harus mampu memenuhinya janjinya dulu dalam hal Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)," ujarnya.

Sebab,  tambahnya, rakyat Aceh sangat ingin program JKA ini bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini dirasa banyak ditemukan dalam pelaksanaan BPJS," imbuh Tuanku.