Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh menyambut baik keputusan PP Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah, dan optimis organisasi keagamaan tersebut mampu mengelolanya secara baik.
"Kita mendukung, karena Muhammadiyah punya kemampuan dalam mengelola tambang secara baik dan bertanggung jawab," kata Sekretaris PWPM Aceh, Arif Pribadi, di Banda Aceh, Jumat.
Arif mengatakan, Muhammadiyah memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan berbagai bidang yang telah dijalankan selama ini, seperti pendidikan dan kesehatan dan berbagai sektor lainnya.
Karena itu, dirinya meyakini Muhammadiyah juga bakal mampu mengelola pertambangan yang baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjaga lingkungan.
"Kami yakin Muhammadiyah akan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan tambang, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Baca: Bahlil segera terbitkan izin usaha tambang batu bara untuk PBNU, bagaimana di Aceh?
Bahkan, kata Arif, Muhammadiyah nantinya juga bisa menjadi contoh terhadap pengelolaan tambang yang baik dan berkelanjutan di Indonesia, apakah dari aspek lingkungan, hingga manfaatnya kepada masyarakat.
Dirinya menuturkan, Muhammadiyah organisasi besar dan memiliki banyak kader yang selama ini terlibat atau berpengalaman dalam industri pertambangan, serta mempunyai jaringan yang cukup luas.
"Maka, saya yakin dengan kontribusi para kader yang sudah berpengalaman, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah nantinya berjalan baik, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dan negara," demikian Arif Pribadi.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan tersebut berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kemudian, Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang. Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK itu menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.
Baca: Memahami keputusan Jokowi izinkan Ormas agama kelola tambang
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Kita mendukung, karena Muhammadiyah punya kemampuan dalam mengelola tambang secara baik dan bertanggung jawab," kata Sekretaris PWPM Aceh, Arif Pribadi, di Banda Aceh, Jumat.
Arif mengatakan, Muhammadiyah memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan berbagai bidang yang telah dijalankan selama ini, seperti pendidikan dan kesehatan dan berbagai sektor lainnya.
Karena itu, dirinya meyakini Muhammadiyah juga bakal mampu mengelola pertambangan yang baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjaga lingkungan.
"Kami yakin Muhammadiyah akan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan tambang, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Baca: Bahlil segera terbitkan izin usaha tambang batu bara untuk PBNU, bagaimana di Aceh?
Bahkan, kata Arif, Muhammadiyah nantinya juga bisa menjadi contoh terhadap pengelolaan tambang yang baik dan berkelanjutan di Indonesia, apakah dari aspek lingkungan, hingga manfaatnya kepada masyarakat.
Dirinya menuturkan, Muhammadiyah organisasi besar dan memiliki banyak kader yang selama ini terlibat atau berpengalaman dalam industri pertambangan, serta mempunyai jaringan yang cukup luas.
"Maka, saya yakin dengan kontribusi para kader yang sudah berpengalaman, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah nantinya berjalan baik, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dan negara," demikian Arif Pribadi.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan tersebut berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kemudian, Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang. Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK itu menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.
Baca: Memahami keputusan Jokowi izinkan Ormas agama kelola tambang
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024