Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut realisasi penyaluran Dana Desa 2024 di provinsi itu sudah mencapai Rp4,61 triliun melalui berbagai program pemberdayaan, bantuan langsung hingga ketahanan pangan di tengah masyarakat.
“Realisasi penyaluran sudah mencapai Rp4,61 triliun atau 92,97 persen. Kita optimis akan tercapai target 99,95 persen hingga akhir tahun,” kata Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Selasa.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp4,95 triliun, termasuk insentif Dana Desa 2024, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh provinsi paling barat Indonesia itu.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Desa tersebut terbagi dalam dua bentuk yakni earmark atau penyaluran yang ditentukan penggunaan dan non earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
Realisasi pencairan tersebut tidak hanya Dana Desa reguler, tetapi juga sudah termasuk realisasi insentif Dana Desa atau Dana Desa tambahan tahun ini yang diberikan Kementerian Keuangan untuk desa-desa dengan kriteria tertentu.
“Saat ini kabupaten yang sudah pencairan 100 persen (tahap satu, tahap dua dan insentif Dana Desa) baru Pidie Jaya dengan total Rp169,1 miliar untuk 222 desa,” katanya.
Selebihnya, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, progres pencairan Dana Desa sudah mencapai di atas 95 persen, secara total yakni tahap satu dan tahap dua, serta insentif Dana Desa.
Oleh sebab itu, DPMG terus berupaya mempercepat penyaluran Dana Desa di tengah masyarakat melalui berbagai program yang sudah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
“DPMG kabupaten/kota juga memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan APBG,” ujarnya.
Secara total, pihaknya mencatat penyaluran Dana Desa 2024 secara earmark tahap satu mencapai Rp1,35 triliun untuk 6.494 desa dan Rp819,8 miliar tahap dua untuk 5.923 desa.
Sementara penyaluran non earmark tahap satu mencapai Rp1,05 triliun untuk 6.494 desa dan tahap dua Rp1,36 triliun untuk 5.923 desa. Sedangkan realisasi insentif Dana Desa sudah Rp20,78 miliar untuk 169 desa.
Untuk penyaluran earmark tahap dua tersisa 574 desa, sementara non earmark tahap dua tersisa 574 desa, yang saat ini masih proses penyaluran di tengah masyarakat.
Hingga kini, ada tiga desa yang tidak salur Dana Desa tahap satu, yaitu Desa Rantau Pauh di Aceh Tamiang, lantaran masih dalam pemeriksaan Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2023.
Serta dua desa di Pidie, yakni Desa Kambuek Payapi dan Desa Kramat Dalam karena tidak adanya kesepakatan antara aparatur desa sehingga tidak ada penetapan APBG.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Realisasi penyaluran sudah mencapai Rp4,61 triliun atau 92,97 persen. Kita optimis akan tercapai target 99,95 persen hingga akhir tahun,” kata Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Selasa.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp4,95 triliun, termasuk insentif Dana Desa 2024, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh provinsi paling barat Indonesia itu.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Desa tersebut terbagi dalam dua bentuk yakni earmark atau penyaluran yang ditentukan penggunaan dan non earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
Realisasi pencairan tersebut tidak hanya Dana Desa reguler, tetapi juga sudah termasuk realisasi insentif Dana Desa atau Dana Desa tambahan tahun ini yang diberikan Kementerian Keuangan untuk desa-desa dengan kriteria tertentu.
“Saat ini kabupaten yang sudah pencairan 100 persen (tahap satu, tahap dua dan insentif Dana Desa) baru Pidie Jaya dengan total Rp169,1 miliar untuk 222 desa,” katanya.
Selebihnya, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, progres pencairan Dana Desa sudah mencapai di atas 95 persen, secara total yakni tahap satu dan tahap dua, serta insentif Dana Desa.
Oleh sebab itu, DPMG terus berupaya mempercepat penyaluran Dana Desa di tengah masyarakat melalui berbagai program yang sudah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
“DPMG kabupaten/kota juga memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan APBG,” ujarnya.
Secara total, pihaknya mencatat penyaluran Dana Desa 2024 secara earmark tahap satu mencapai Rp1,35 triliun untuk 6.494 desa dan Rp819,8 miliar tahap dua untuk 5.923 desa.
Sementara penyaluran non earmark tahap satu mencapai Rp1,05 triliun untuk 6.494 desa dan tahap dua Rp1,36 triliun untuk 5.923 desa. Sedangkan realisasi insentif Dana Desa sudah Rp20,78 miliar untuk 169 desa.
Untuk penyaluran earmark tahap dua tersisa 574 desa, sementara non earmark tahap dua tersisa 574 desa, yang saat ini masih proses penyaluran di tengah masyarakat.
Hingga kini, ada tiga desa yang tidak salur Dana Desa tahap satu, yaitu Desa Rantau Pauh di Aceh Tamiang, lantaran masih dalam pemeriksaan Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2023.
Serta dua desa di Pidie, yakni Desa Kambuek Payapi dan Desa Kramat Dalam karena tidak adanya kesepakatan antara aparatur desa sehingga tidak ada penetapan APBG.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024