Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempertanyakan komitmen eksekutif Pemerintah Aceh terkait realisasi program bantuan sosial dan hibah dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun.
"Kami mempertanyakan komitmen eksekutif Pemerintah Aceh yang hingga kini belum merealisasikan program bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2019," kata Anggota Badan Anggaran DPRA Iskandar Usman Alfarlaky di Banda Aceh, Minggu.
Iskandar Usman menyebutkan, tahun anggaran 2019 sudah berjalan tujuh bulan, tinggal lima bulan lagi. Namun, program bantuan sosial dan hibah belum terealisasi. Masyarakat selalu bertanya kapan program tersebut terealisasi.
Padahal, program ini sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif saat pembahasan pada 2018. Saat itu, kedua pihak berkomitmen terhadap program bantuan sosial dan hibah.
"Program ini untuk pembangunan dayah, masjid, dan lainnya di bidang keagamaan serta pembangunan jalan kabupaten. Program ini berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRA," sebut Iskandar Usman.
Tidak terealisasinya program bantuan sosial dan hibah membuat masyarakat Aceh dirugikan. Masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan serta uang Rp1,8 triliun tidak beredar di masyarakat dan akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa.
"Masyarakat bertanya-tanya kapan dayah kami dibangun, kapan masjid kami dibangun, kapan jalan kami dibangun. Kami hanya bisa menjawab bahwa itu wewenang eksekutif. Kami hanya meneruskan aspirasi masyarakat agar masuk dalam program dan penganggaran," kata Iskandar Usman.
Penyelesaian persoalan ini, lanjut politisi Partai Aceh tersebut, hanya dengan komitmen. DPRA sudah menyatakan berkomitmen. Tinggal bagaimana komitmen eksekutif terhadap persoalan program dana hibah dan bantuan sosial masyarakat.
"Persoalan seperti ini setiap tahun terjadi, sehingga masyarakat Aceh tidak merasakan pembangunan karena banyak program tidak bisa dieksekusi dengan alasan tidak jelas. Karena itu, kami berharap persoalan seperti ini jangan pernah lagi terulang di masa mendatang," kata Iskandar Usman.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kami mempertanyakan komitmen eksekutif Pemerintah Aceh yang hingga kini belum merealisasikan program bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2019," kata Anggota Badan Anggaran DPRA Iskandar Usman Alfarlaky di Banda Aceh, Minggu.
Iskandar Usman menyebutkan, tahun anggaran 2019 sudah berjalan tujuh bulan, tinggal lima bulan lagi. Namun, program bantuan sosial dan hibah belum terealisasi. Masyarakat selalu bertanya kapan program tersebut terealisasi.
Padahal, program ini sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif saat pembahasan pada 2018. Saat itu, kedua pihak berkomitmen terhadap program bantuan sosial dan hibah.
"Program ini untuk pembangunan dayah, masjid, dan lainnya di bidang keagamaan serta pembangunan jalan kabupaten. Program ini berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRA," sebut Iskandar Usman.
Tidak terealisasinya program bantuan sosial dan hibah membuat masyarakat Aceh dirugikan. Masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan serta uang Rp1,8 triliun tidak beredar di masyarakat dan akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa.
"Masyarakat bertanya-tanya kapan dayah kami dibangun, kapan masjid kami dibangun, kapan jalan kami dibangun. Kami hanya bisa menjawab bahwa itu wewenang eksekutif. Kami hanya meneruskan aspirasi masyarakat agar masuk dalam program dan penganggaran," kata Iskandar Usman.
Penyelesaian persoalan ini, lanjut politisi Partai Aceh tersebut, hanya dengan komitmen. DPRA sudah menyatakan berkomitmen. Tinggal bagaimana komitmen eksekutif terhadap persoalan program dana hibah dan bantuan sosial masyarakat.
"Persoalan seperti ini setiap tahun terjadi, sehingga masyarakat Aceh tidak merasakan pembangunan karena banyak program tidak bisa dieksekusi dengan alasan tidak jelas. Karena itu, kami berharap persoalan seperti ini jangan pernah lagi terulang di masa mendatang," kata Iskandar Usman.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019