Blangpidie (ANTARA) - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim mengaku perjuangan panjang telah dilakukannya untuk mendapatkan hibah pabrik kelapa sawit (PKS) Babahrot sebagai upaya meningkatkan harga jual tanda buah segar (TBS) sawit milik petani di daerahnya.
"Dulu, saya minta bantu kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar bangunan PKS di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot yang merupakan aset pemerintah provinsi untuk dihibahkan ke Kabupaten Abdya guna dilanjutan pembangunannya," katanya di Blangpidie, Senin.
Saat itu, kisahnya tim dari provinsi sudah setuju semua agar aset PKS tersebut dihibahkan ke Abdya, malah Gubernur Nova Iriansyah sudah mengeluarkan rekomendasi 2018. Nah, terjadi pula gejolak politik, banyak masalah, sampai sekarang masih tertahan di DPRA.
PKS milik perusahaan, kata bupati tidak bisa dipaksakan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan harga pembelian TBS kelapa sawit milik masyarakat petani. Disamping tidak ada instrumen hukumnya, mereka (perusahaan swasta) juga tunduk pada Undang-Undang perseroan
“Kalaupun sekarang diserahkan aset itu sudah tidak mungkin lagi. Sebab penghapusan aset dan proses lainya sudah satu tahun waktunya, sedangkan masa jabatan saya habis 2022. Makanya saya putuskan soal PKS itu dilupakan. Insyaallah dalam satu dua bulan ini sudah dididirikan PKS lain oleh pihak swasta,” demikian Akmal Ibrahim
Sementara sebelumnya, Wakil ketua DPRA Safaruddin menyatakan, PKS di Kecamatan Babahrot belum dikeluarkan rekomendasi hibah untuk Kabupaten Abdya dikarenakan belum adanya skema pembangunan dan pengelolaan dari pemerintah daerah.
“Bagi kita bukan siapa pengelola. Apakah dikelola Kabupaten Abdya ataupun Pemerintah Provinsi itu silahkan. sebab yang terpenting bagi kita masyarakat kita terbantu, harga TBS sawit wajar. Jadi, bagi pemerintah boleh rugi kalau untuk melayani rakyatnya,” ungkapnya menambahkan.
Bupati Abdya sebut perjuangan PKS Babahrot sejak Irwandi Yusuf
Senin, 20 Juli 2020 19:40 WIB