Blangpidie (ANTARA) - Dengan nada sedikit kecewa, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim memutuskan untuk melupakan aset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Pemerintah Provinsi Aceh di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot menyusul hadirnya PKS baru milik swasta di “bumoe breuh sugupai” itu.
“Insyaallah dalam dua bulan ini sudah didirikan PKS baru di Abdya ini, jadi, untuk PKS lama di Desa Lhok Gayo, Babahrot itu kita lupakan saja kelanjutan pembangunannya,” katanya di Blangpidie, Senin.
Pasalnya, kata Akmal kalaupun sekarang PKS Babahrot tersebut dihibahkan oleh provinsi untuk Abdya sudah tidak mungkin lagi dilakukan, karena proses penghapusan aset dan lainnya menghabiskan waktu satu tahun.
“Makanya saya putuskan soal PKS Lhok Gayo itu dilupakan,” kata bupati Akmal dihadapan sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBK Tahun Anggaran 2019 di gedung DPRK Abdya.
“Persoalan PKS itu terakhir saya bicarakan dengan pak Gubernur Aceh saat acara pelantikan Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan. Saya bicara khusus dengan beliau. Saya sudah tawarkan tanah PKS di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot itu ambil saja untuk provinsi,” ujarnya
Sebab, lanjut dia, dari awal pembangunan sampai dengan sekarang politisasinya para elit terhadap aset PKS milik Pemerintah tersebut sangat tinggi tanpa memikirkan nasib petani Abdya setiap hari merugi ratusan juta akibat rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit
Bupati: Pabrik baru segera hadir, selamat tinggal PKS Pemprov Aceh
Senin, 20 Juli 2020 19:46 WIB