Oktober, Irigasi Lhok Guci mulai suplai air 400 Ha sawah di Aceh Barat

Meulaboh (ANTARA) - Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, Djaya Soekarno menyatakan jaringan Irigasi Lhok Guci, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh akan mulai mengairi aliran sawah seluas 400 Hektare pada Oktober 2020 mendatang

Ada empat desa yang akan mulai dialiri air dari saluruah Irigasi Lhok Guci diantaranya Desa  Babah Lueng, Alue Keumang, Babah Iseun dan Menuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

"Saya akan melapor ke pusat agar bisa difungsikan pada Oktober ini, meski pun saluran belum 100 persen siap,” kata Djaya Soekarno usai melakukan inspeksi di saluruan utama Irigasi Lhok Guci Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Jumat di Meulaboh.

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pada tahun 2021 mendatang operasional Irigasi Lhok Guci, Aceh Barat juga akan ditingkatkan lagi menjadi 1.000 Hektare.

Sehingga nantinya petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik mencapai 1.400 Ha pada tahun 2021 mendatang, ujarnya.

Sementara itu Asisten II Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek mengharapkan fungsional Irigasi Lhok Gucim, Aceh Barat pada tahap pertama seluas 400 Hektare ini akan mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Aceh.

"kita minta dukungan Pemerintah Aceh Barat agar menjaga lahan sawah dan potensi lahan sawah tidak dialihkan menjadi perkebunan. Pembagian bibit sawit ke daerah saluran Lhok Guci agar dapat dihentikan,” kata Dadek.

Menurutnya, pekerjaan Irigasi Lhok Guci ini termasuk proyek yang terkena refocusing anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2020.

Dari semula anggaran yang direncanakan sebesar Rp138 miliar berubah menjadi menjadi Rp52 miliar sehingga ini berdampak pada kemungkinan diperpanjang waktu penyelesaian terhadap proyek ini.

Teuku Ahmad Dadek juga menjelaskan, pembangunan jaringan Irigasi Lhok Guci, Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. 

Pembangunan proyek ini sempat terkendala karena sengketa lahan di beberapa titik lokasi, namun berkat mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, ujarnya.