KKP dorong Unit Pengolah Ikan tingkatkan jumlah negara sasaran ekspor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong usaha Unit Pengolah Ikan (UPI)  dapat memperbanyak ekspor ke banyak negara dari sebesar 157 negara yang telah bermitra dalam perdagangan dengan Republik Indonesia.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, memaparkan bahwa sebanyak 2.191 UPI telah terdaftar ke negara mitra pada tahun 2020.

UPI tersebut bisa melakukan ekspor ke 157 negara yang telah bermitra dengan Indonesia.

Rina mengungkapkan bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 11,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya untuk negara Republik Rakyat Tiongkok.

"Hal ini disebabkan oleh tingginya minat UPI untuk melakukan ekspor ke Tiongkok," kata Kepala BKIPM KKP.

Rina menjabarkan, registrasi UPI ke negara mitra tersebut di antaranya, 173 atau 7,9 persen di kawasan Uni Eropa, kemudian 173 atau 7,9 persen ke Norwegia, 544 atau 24,83 persen ke Korea Selatan, dan 563 atau 25,7 persen ke Tiongkok.

Kemudian, 466 atau 21,27 persen ke Vietnam, 238 atau 10,86 persen ke Kanada, 15 atau 0,68 persen ke negara Eurasia, dan 19 atau 0,87 persen ke Arab Saudi.

"Tentu ke depan, kita akan terus tingkatkan jumlah keberterimaan UPI ke negara-negara mitra," ujarnya.

Sebelumnya, selama 2020, BKIPM juga berhasil mendorong empat saluran ekspor langsung dari daerah ke negara tujuan yaitu Manado ke Jepang, Manokwari ke Singapura, Palu ke Jepang, dan Ambon-Manado-Jepang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan lebih banyak lagi kelompok pembudi daya ikan yang dicetak di berbagai daerah untuk mengoptimalkan kinerja sektor budidaya perikanan Indonesia.

“Pengembangan budi daya ikan harus lebih masif karena budi daya itu lebih terkontrol. Kita optimalkan pelatihan untuk para kelompok budi daya bagaimana mereka bisa mengelola dengan standar mutu yang baik. Hal ini tentu bisa meningkatkan hasil ikan budi daya di Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut dia, dorongan budi daya ikan ini tidak lepas dari tujuan KKP dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dan memajukan perputaran ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Misal budi daya nila, lele, gurame, atau patin. Semua itu secara ekonomi harus dihitung," kata Trenggono.

Ia mengemukakan hal itu bisa dimulai dari perhitungan pasokan bibit dan pakannya, hingga harga pasar ikan agar bisa meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, setidaknya sudah lebih dari 300.000 kelompok telah diberikan pelatihan oleh KKP.

"Ini tentu saja bertujuan untuk mencetak kelompok budi daya ikan yang memiliki sistem mumpuni agar hasil budidaya memiliki kualitas yang baik dan layak dipasarkan," katanya.