Pemkot Lhokseumawe janji bayar gaji karyawan PDAM. Segel kantor dibuka paksa

Lhokseumawe (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Lhokseumawe membuka paksa segel Kantor PDAM Ie Beusaree Rata yang dilakukan oleh puluhan karyawan perusahaan daerah, Kamis.

Penyegelan kantor dan mogok kerja yang dilakukan puluhan karyawan PDAM Ie Beusaree Rata itu mengakibatkan terputusnya suplai air bersih kepada 1.900 pelanggan selama tiga hari terakhir.

Sebelumnya, Dewan Pengawasan (Dewas) PDAM Lhokseumawe Marwadi melakukan mediasi terkait kisruh antara direktur dan karyawan perusahaan milik pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Muara Satu.

Marwadi menilai aksi penyegelan dan mogok kerja tersebut merupakan aksi yang sangat merugikan masyarakat banyak karena tidak mendapatkan suplai air bersih.

"Ini tindakan yang sudah fatal karena dapat mengakibatkan kemarahan masyarakat. Kalau masyarakat marah bisa dibakar kantor ini nanti," kata Marwadi yang juga sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Lhokseumawe.

Menurut Marwadi, kedatangan dirinya ke Kantor PDAM Lhokseumawe itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal perusahaan.

"Semua tuntutan karyawan akan kami selesaikan dan untuk gaji akan dibayar secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia. Kami minta bersabar," kata Marwadi.

Marwadi menyebutkan bahwa selama beroperasi PDAM Lhokseumawe belum sama sekali menyumbang PAD untuk daerah. Namun, sebaliknya hanya justru selalu mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah.

"Artinya PDAM selalu membayar gaji karyawan dengan dana suntikan tersebut tanpa ada penghasilan PAD," katanya.

"Maka, saya katakan bahwa tindakan mogok kerja dan penyegelan seyogianya tidak pantas dilakukan karena dapat memancing kemarahan masyarakat," kata Marwadi.

Marwadi meminta Direktur PDAM Ie Beusaree Rata Lhokseumawe segera membuat rapat secara internal menyelesaikan atau memperbaiki hubungan dengan karyawannya.

Iskandar, seorang karyawan PDAM Ie Beusaree Rata Lhokseumawe,  mengatakan pembukaan segel Kantor WTP PDAM karena rasa keprihatinannya kepada masyarakat yang terputus suplai air bersih.

"Kami membuka segel ini demi masyarakat,bukan karena adanya mediasi bersama Dewas PDAM Lhokseumawe. Dewas tidak memberikan kesempatan kepada kami bicara saat mediasi," kata Iskandar.

Menurutnya, Dewas PDAM Lhokseumawe terlalu sempit mengartikan tuntutan-tuntutan dari karyawan. Bukan hanya persoalan gaji saja akan tetapi masih ada tuntutan lainnya yang seolah-olah ditutupi dan tidak beri kesempatan untuk menjelaskan semua permasalahan di internal perusahaan.

"Mediasi tadi terkesan hanya monolog atau sepihak saja. Kami mohon kepada pemerintah agar mendengar tuntutan kami," katanya.