Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Sekretaris Komisi D DRPK Banda Aceh, M Nasir B.Sc, mengharapkan Badan Penyelengara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan Banda Aceh harus pro aktif mengumpulkan data yang sudah ada di kecamatan, sehingga warga yang ingin berobat ke puskesmas bisa langsung mendapat rujukan ke rumah sakit terdekat.
Permintaan tersebut disampaikan M Nasir, setelah Komisi D mendapat keluhan dan turun langsung ke sejumlah desa di Banda Aceh. Data warga di BPJS hingga kini belum sampai 50 persen yang sudah terkumpulkan.
“Bagaimana warga yang belum terdata, tapi terdesak harus berubah hari itu juga. Kan, tidak mungkin, harus tunggu ada kartu BPJS baru berobat,†kata M Nasir tegas.
Persoalan data, kata M Nasir, bila BPJS tidak pro aktif dan harus menunggu aliran data dari desa ke kecamatan lalu ke kantor catatan sipil (Capil) lalu dikembalikan lagi ke kecamatan baru kemudian diserahkan ke BPJS butuh waktu lama, bisa sampai tiga bulan baru selesai.
Seharusnya, data yang sudah dikumpulkan di kecamatan bisa langsung dijemput oleh pihak BPJS, sehingga tidak memakan waktu lama mengingat banyak warga yang belum memiliki kartu BPJS yang harus segera mendapat pengobatan.
Menyahuti keluhan warga, Komisi D DPRK Banda Aceh sudah dua kali memanggil pihak BPJS, camat dan Capil untuk mempercepat proses pendataan warga.
“Meski sudah dua kali kami memanggil pihak terkait, namun proses pengumpulan data cepat dari desa ke kecamatan sampai ke BPJS masih ada kendala, diperkirakan dengan sistem sekarang butuh waktu lama,†tutur anggota dewan dari Fraksi PPP ini menjelaskan.
Dewan, kata M Nasir, dalam waktu dekat kembali memanggil pihak BPJS, camat dan capil untuk duduk bersama di DPRK Banda Aceh. Dewan berharap pertemuan ke tiga ini sudah ada solusi yang tepat dan cepat, sehingga warga tidak dikorbankan hanya gara-gara keterlambatan proses pengumpulkan data yang valid.
Untuk data base, semestinya BPJS yang memiliki fasilitas kenderaan harus mendatangi desa-desa dan kalaupun tidak mampu ke desa-desa data yang sudah terkumpul di kecamatan bisa langsung diambil dan dimasukkan dalam data base BPJS, sehingga bisa segera diakses di semua puskesmas dan rumah sakit yang ada di Banda Aceh.
Namun, pihak BPJS sebagaimana disampaikan kepada Komisi D, mereka mengatakan kekurangan tenaga dan dana, sehingga terpaksa harus menunggu aliran data sebagaimana yang terjadi selama ini.(ADV)