Lhokseumawe (ANTARA Aceh) - Anggota DPRK Aceh Utara mengharapkan Pemkab setempat harus mampu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga anggaran daerah tidak hanya tergantung dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara Fauzi di Lhokseumawe, Senin mengatakan, apabila Pemkab mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, maka akan bisa lebih mandiri dari segi pembiyaan pembangunan.
"Apabila daerah dapat mengelola potensi di daerah, sehingga anggaran pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat dan pastinya Kabupaten Aceh Utara akan lebih mandiri dalam masalah anggaran," ujar Fauzi.
Menurutnya, Pemkab Aceh Utara agar tidak hanya fokus pada pendapatan asli daerah di sektor minyak dan gas (migas), tetapi harus mencari sumber-sumber potensi lainnya serta pengelolaannya harus tepat sasaran.
Pendapatan asli daerah Aceh Utara untuk tahun 2014, hanya sebesar Rp192,540 miliar dan masih banyak sektor yang tidak memenuhi target, seperti halnya pada sektor restribusi masih banyak yang belum tercapai.
"Kalau PAD tidak terus meningkat, maka proses pembangunan Aceh Utara pastinya akan terhambat, saat ini mengenai belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai saja sangat besar anggarannya," tutur Fauzi.
Tambahnya, Pemkab Aceh Utara juga dapat melakukan intervensi terhadap berbagai perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan perkebunan dan lainnya, karena ada jatah daerah dalam setiap pajak tersebut.
Untuk mengenjot pendapatan asli daerah, Komisi B DPRK Aceh Utara terus melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan melakukan berbagai survei, sehingga bisa diketahui sektor apa saja yang potensial.
"Kini kami sedang melakukan berbagai survei, sehingga bisa kita ketahui sektor-sektor apa saja yang bisa dikelola dengan baik sehingga mampu mendongkrak PAD," kata Fauzi.
Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara Fauzi di Lhokseumawe, Senin mengatakan, apabila Pemkab mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, maka akan bisa lebih mandiri dari segi pembiyaan pembangunan.
"Apabila daerah dapat mengelola potensi di daerah, sehingga anggaran pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat dan pastinya Kabupaten Aceh Utara akan lebih mandiri dalam masalah anggaran," ujar Fauzi.
Menurutnya, Pemkab Aceh Utara agar tidak hanya fokus pada pendapatan asli daerah di sektor minyak dan gas (migas), tetapi harus mencari sumber-sumber potensi lainnya serta pengelolaannya harus tepat sasaran.
Pendapatan asli daerah Aceh Utara untuk tahun 2014, hanya sebesar Rp192,540 miliar dan masih banyak sektor yang tidak memenuhi target, seperti halnya pada sektor restribusi masih banyak yang belum tercapai.
"Kalau PAD tidak terus meningkat, maka proses pembangunan Aceh Utara pastinya akan terhambat, saat ini mengenai belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai saja sangat besar anggarannya," tutur Fauzi.
Tambahnya, Pemkab Aceh Utara juga dapat melakukan intervensi terhadap berbagai perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan perkebunan dan lainnya, karena ada jatah daerah dalam setiap pajak tersebut.
Untuk mengenjot pendapatan asli daerah, Komisi B DPRK Aceh Utara terus melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan melakukan berbagai survei, sehingga bisa diketahui sektor apa saja yang potensial.
"Kini kami sedang melakukan berbagai survei, sehingga bisa kita ketahui sektor-sektor apa saja yang bisa dikelola dengan baik sehingga mampu mendongkrak PAD," kata Fauzi.