Meulaboh (ANTARA Aceh)- Focus Group Discussion (FGD) merekomendasikan dibentuknya qanun (peraturan daerah) terhadap pengelolaan sektor kehutanan untuk menekan tingginya aktivitas pengrusakan hutan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
"Di antaranya mendorong pengelolaan sektor kehutanan dalam bentuk kearifan lokal kemudian pelibatan masyarakat adat, bila perlu memberi penghargaan person atau gampong yang berhasil menjaga hutan," kata Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh Fernan di Meulaboh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai diskusi 'multi stakeholder' sektor kehutanan inisiasi GeRAK Aceh yang dihadiri pejabat dari instansi terkait Pemkab Aceh Barat serta perwakilan kepala mukim serta akademisi perguruan tinggi dan aktivis lingkungan.
Menurut analisis forum multi stakeholder kehutanan, isu kehutanan yang yang berfungsi ekologis, ekonomis, sosial maupun adaptasi terhadap bencana tidak menjadi urusan penting, padahal kawasan itu sangat rentan dilanda bencana alam seperti banjir.
Belum lagi dilihat dari pengelolaan hutan bersifat ekonomis yang menjadi tumpuan hidup perekonomian masyarakat pedalaman, kecenderungan terjadi pelaku pengrusakan hutan seperti kasus illegal loging adalah masyarakat kecil karena tidak memiliki pekerjaan lain dan tidak tersedia sumber ekonomi lain.
"Selain menjadi kebutuhan ekonomi sektor pengelolaan hutan memiliki ancaman kerusakan lingkungan penyebab terjadinya banjir. Ini harus ada solusi, harus ada kebijakan yang perlu didorong dalam pengawasan lingkungan," imbuhnya.
Fernan menyampaikan, forum tersebut sepakat Pemkab Aceh Barat melahirkan regulasi adanya kearifan lokal pengelolaan hutan adat sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa kabupaten lain di Aceh.
Menyangkut kewenangan pengelolaan adat sudah diakui dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 tentang hutan adat, pemerintah daerah hanya perlu merumuskan penjabarannya dalam bentuk regulasi daerah untuk memperkuat.
