Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Asisten Ketua Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ardi Adji mengatakan data statistik menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

"Pemerintah menggunakan data statistik untuk menentukan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan," ungkap Ardi Adji di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Ardi Adji dalam pemaparannya pada seminar nasional yang membahas pemanfaatan data statistik untuk peneliti, investor, dan penentu kebijakan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Selain Ardi Adji, seminar nasional diikuti akademisi, pengusaha, dan birokrat tersebut turut menghadirkan narasumber Saiful Mahdi, peneliti Universitas Syiah Kuala, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Iskandar serta dari BPS Aceh.

Menurut Ardi Adji, data statistik yang digunakan bersumber dari BPS. TNP2K menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan.

"Tugas utama TNP2K menyusun kebijakan dan program penanggulang kemiskinan. Untuk menyusun kebijakan dan program ini, maka kami butuh data statistik. Data statistik ini diminta dari BPS," kata dia.

BPS, sebut Ardi Adji, mendapatkan data statistik dengan cara melakukan sensus maupun survei. Dari hasil sensus maupun survei ini didapat informasi penting, termasuk informasi mengenai kemiskinan.

"Berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, kami mengetahui permasalahan yang terjadi, sehingga bisa dirumuskan kesimpulan menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan," kata Ardi Adji.



Pewarta: Pewarta : M Haris SA
Uploader : Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026