Anggota DPRK Banda Aceh Iskandar Mahmud SH memberi apresisasi kepada Pemko Banda Aceh atas perolehan kembali penghargaan bidang keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
''Dewan memberi apresiasi kepada Pemko Banda Aceh atas memproleh WTP ke-8 kali dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI,'' sebut Iskandar.
Namun, tambahnya, WTP tidak menjadi ukuran bahwa tidak terjadi penyelewenagan dana pembangunan di tubuh Pemko Banda Aceh. Karena penghargaan WTP adalah keberhasilan dalam menyusun pelaporan bidang administrasi keuangannya.
Kedepan, kata Iskandar, Pemko Banda Aceh terus berbenah diri. Kinerja PU Kota Banda Aceh masih ada sejumlah ''PR'' yang belum menyahuti aspirasi warga dalam bidang infrastruktur, terutama saluran. Warga Ulee Kareng dan Baiturrahman sangat berharap tutup saluran yang sudah cukup lama terbuka dapat segera ditutup, sehingga tidak menelan korban jiwa.
Begitu juga jalan lingkar dari Ulee Lheu ke Tibang diupayakan cepat terwujud, sehingga jalan alternatif di Kota Banda Aceh semakin banyak untuk mengurai kemacetan yang semakin menumpuk di pusat ibukota provinsi.
''Dari tahun ke tahun kemacetan di Banda Aceh semakin berat. Dengan cepat siap jalan lingkar, warga pinggiran tidak harus memutar ke kota dulu baru bisa ke tujuan'' katanya.
Selain itu, Ketua Partai Golkar Banda Aceh ini, juga mengkritisi tunjangan prestasi kerja PNS Kota Banda Aceh yang sangat kecil bila dibandingkan dengan tunjangan kerja yang diberikan Pemerintah Provinsi Aceh kepada PNSnya. Ketimpangan mencapai tiga kali lipat itu, sangat dirasakan PNS Pemko Banda Aceh yang sama-sama tinggal di ibukota Provinsi Aceh ini.
E-kinerja juga harus menjadi perhatian besar Walikota, selain sangat memberatkan PNS . Kadang-kadang, katanya, apa yang dilaporkan dalam e-kinerja tidak jelas apa yang dikerjakan oleh PNS. Dan ada juga pegawai yang tidak mampu membuat laporan sendiri, tapi harus menggunakan jasa orang lain untuk mengisi laporan kerja hariannnya.
''Saya sedih dari laporan dan temuan ini. Semua PNS wajib mengisi apa saja yang dikerjakan. Tapi, sayang isiannya pekerjaan ngak jelas apa yang dikerjakan. Yang penting isi saja dari pada dipotong tunjangannya. Yang sangat miris saya, banyak PNS yang tidak bisa isi sendiri. Tapi pakai jasa orang lain.Bagaimana ini, menilai E-kinerjanya,'' papar Iskandar panjang lebar.(ADV)