Akademisi: Program BPNT membantu masyarakat miskin

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pengamat ekonomi dan sosial masyarakat pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Meulaboh (STAIN - TDM) Kabupaten Aceh Barat, Mukhsinuddin, SAg, MM menilai, bantuan pangan non tunai (BPNT) sangat membantu kecukupan belanja masyarakat kurang mampu walaupun hanya bersifat sementara.

"Memang maksud Pak Presiden baik, tapikan sifat BPNT untuk sementara dinikmati masyarakat, keluarga miskin menerima uang tunai, tapi bukan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi mereka," katanya di Meulaboh, Rabu.

Pernyataan itu menyikapi diluncurkannya program BPNT sebagai pengganti program subsidi beras sejahtera (rastra) oleh pemerintah, menurut Mukhsinuddin, program tersebut sangat tepat dengan kondisi Indonesia yang fluktuasi angka kemiskinan.

Pemerintah menyalurkan bantuan itu melalui perbankan yang dapat diambil oleh pemegang Kartu Keluarga Sejahtare (KKS) yang berisikan uang Rp1.890.000 diambil empat kali selama satu tahun dan untuk BPNT diberikan Rp110.000 per bulan.

Menurut Mukhsinuddin, nilai uang tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan walaupun nominalnya tidak seberapa bagi kalangan masyarakat menengah ke atas yang berkebutuhan hidup lebih tinggi.

Disisi lain dirinya menilai ada dampak tidak baiknya terhadap tingkat ketergantungan masyarakat yang sudah diklaim tidak mampu itu, akan selalu berharap adanya pemasukan rutin dari pemerintah tanpa bekerja secara profesi dan keahlian.

"Boleh dibilang BNPT adalah bantuan sementara masyarakat agar 'jangan lapar' diberikan uang tunai. Sebab dari nilainya Rp1,5-Rp2 juta per tahun untuk masyarakat miskin sangat terbantu, dibanding kebutuhan menengah atas," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, secara akademisi dinilai program itu sudah cocok bersifat sementara, akan tetapi pemerintah perlu diinggatkan jangan terus demikian, tapi harus ada konsep bantuan pemberdayaan ekonomi produktif supaya kemiskinan tertekan.

Terlebih lagi program ini berkenaan dengan pencabutan subsidi pemberian beras miskin yang justru menurut pandangan mereka rastra lebih dirasakan manfaatnya, walaupun disisi lain ada potensi kecurangan karena faktor sumber daya manusia penyelenggara.

Mukhsinuddin mengharapkan, pemerintah harus lebih mengoptimalkan penyaluran bantuan bersifat produktif, terlebih banyak program pengkreditan yang bisa langsung diatur pemerintah agar sasaranya kepada KSM, ketimbang memberikan uang tunai.

"Kebijakan ini bagus dan tidak keliru, karena ini membantu masyarakat, cuma kan tidak setiap tahun harus bantuan tunai sepeti itu. Pemerintah mau memberikan nilai lebih banyak, tapi tidak cukup uang, masyarakatpun tidak akan berkerja lagi," tegasnya.

Magister agama ini menawarkan, pemerintah mengadopsi konsep penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh yang saat ini menduduki peringkat terbaik dalam distribusi bantuan sosial produktif seperti zakat kepada masyarakat di Aceh yang berhak.

Mukhsinuddin mengharapkan, pemerintah harus lebih banyak memikirkan persoalan lapangan kerja untuk masyarakat miskin lewat pemberdayaan ekonomi usaha kecil menenggah (UKM) agar setiap tahun jumlah orang miskin berkurang.

Harapannya masyarakat miskin mendapat akses ke perbankan mendapat modal usaha, membangun usaha kecil berkelanjutan dan jelas, kemudian diberikan lahan untuk kebun/tani sehingga tahun selanjutnya KSM itu bukan lagi orang miskin.

Sebab ketika masyarakat sudah memiliki modal, membangun usaha kecil atau mendapat hibah tanah untuk kebun, mendapat ternak besar/kecil, sehingga mereka mampu memberikan anaknya pendidikan dan tidak lagi bergantung pada bantuan uang tunai pemerintah.

"Ketika masyarakat ada modal, dia bisa memberikan anaknya pendidikan berkelanjutan, tetapi kalau diberikan selalu uang tunai, untuk dia saja tidak cukup dan anaknya tidak bisa diberi pendidikan dengan nilai uang segitu," katanya menambahkan.