Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Legislator atau anggota DPRK Banda Aceh Zulfikar Abdullah menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) 2018 yang diajukan wali kota setempat belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami menilai, RAPBK Banda Aceh 2018 yang diajukan wali kota, belum mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat," kata Zulfikar Abdullah di Banda Aceh, Kamis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, RAPBK yang diajukan tersebut terkesan sangat umum. Tidak terlihat terobosan yang dilakukan Wali Kota Banda Aceh menjawab persoalan masyarakat.
Menurut Zulfikar Abdullah, beberapa persoalan yang perlu diselesaikan di antaranya permasalahan air bersih. Kemudian, angka pengangguran dan kemiskinan relatif tinggi dan lainnya.
Begitu juga untuk sektor pariwisata, kata dia, juga dibutuhkan energi membangunnya. Namun, semua ini tidak tampak dalam rancangan anggaran yang diajukan.
"Kalau kami lihat RAPBK 2018 yang disampaikan Wali Kota dalam pidatonya di sidang paripurna DPRK Banda Aceh, tidak ada hal strategis untuk mengatasi persoalan masyarakat," katanya.
Seharusnya, kata dia, RAPBK yang diajukan tersebut juga mengandung target-target yang ingin dicapai. Misalnya, berapa angka kemiskinan dan pengangguran yang hendak diturunkan.
"Begitu juga target-target persoalan lainnya. Dan ini tidak tampak dalam RAPBK. Padahal, publik menunggu kebijakan anggaran ini, sehingga diketahui arah pembangunan Kota Banda Aceh pada 2018 mendatang," kata Zulfikar Abdullah.
Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh mengajukan RAPBK 2018 mencapai Rp1,142 triliun. Usulan RAPBK tersebut disampaikan secara resmi pada sidang DPRK Banda Aceh di Banda Aceh.
Dalam sidang paripurna tersebut, Aminullah Usman menyampaikan RAPBK Banda Aceh tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan daerah, kata dia, direncanakan sebesar Rp1,142 triliun. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp264,435 miliar, dana perimbangan Rp763,384 miliar. Serta pendapatan lainnya Rp115 miliar lebih.
Sedangkan belanja, sebut Wali Kota, direncanakan sebesar Rp1,133 triliun. Terdiri belanja tidak langsung Rp624,274 miliar dan belanja langsung Rp509,277 miliar.
"Kami berharap RAPBK yang diusulkan ini dapat dibahas dan disahkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.
Legislator: RAPBK 2018 belum jawab kebutuhan masyarakat
Kamis, 2 November 2017 20:57 WIB