Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disprindakop) Abdya, Muammar Asmady di Blangpidie, Kamis mengatakan, pelatihan penyusunan laporan keuangan yang diselenggaran oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Abdya itu berlangsung selama tiga hari di Blangpidie hingga Minggu (11/11).
Muammar berkata, kegiatan yang dimulai pada Kamis tersebut juga bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia wilayah Aceh dengan tujuan agar pengurus koperasi mengerti tentang sistem laporan keuangan, sehingga ke depan tidak ada lagi koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Abdya ini.
"Ini kegiatan kedua tahun ini, khusus diikuti oleh pengurus dan pengawas dari 50 koperasi tidak aktif, tujuannya agar mereka bisa membuat laporan rapat anggota tahunan (RAT) kembali. Sedangkan beberapa bulan lalu, sudah kami laksanakan juga dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)," ungkapnya.
Ia mengatakan, dengan dilaksanakan pelatihan ini oleh pemerintah, para pengurus dan pengawas koperasi yang selama ini tidak aktif di Kabupaten Abdya itu tentu sudah mengerti tentang sistem laporan keuangan dan melakukan RAT sehingga ke depan seluruh koperasi di daerah ini sudah mulai aktif kembali sebagaimana dulunya.
"Jadi, setelah pelatihan ini kita laksanakan, langkah selanjutnya kita lakukan pembenahaan dan pendataan ulang mengenai kelembagaan serta laporan keuangan, supaya koperasi yang ada di kabupaten ini dapat terakses Nomor Induk Koperasi (NIK) dan sertifikat NIK, supaya keberadaan koperasi terdata pada pemerintah," ujarnya.
Muammar mengaku, macetnya koperasi di pedesaan selama ini karena niat pengurusnya hanya untuk mengambil bantuan pada pemerintah.
Selain itu juga disebabkan sebagian pengurusnya belum mengerti tentang sistem berkoperasi yang sifatnya gotong royong untuk kesejahteraan anggota.
"Kalau perkembangan koperasi di Abdya cukup bagus, sebab dari jumlah 191 koperasi yang ada, 43 masih aktif dan rata-rata koperasi profesi yang omsetnya kini sudah mencapai Rp6 miliar. Jadi, sekarang sudah bisa pinjam Rp100 juta/anggotanya. Jadi, yang perlu sentuhan sekarang ini adalah koperasi perikanan dan pertanian," ujarnya.