Kuala Simpang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menyebut dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Sekerak minim tersentuh pembangunan infrastruktur baik dari anggaran bersumber APBK maupun APBA/Otsus. Akibatnya, Sekerak kondisinya tertinggal dibanding daerah lain.
“Saat ini Sekerak merupakan kecamatan termiskin di Aceh Tamiang dari segi infrastruktur. Saya perhatikan 90 persen untuk Sekerak tidak ada pembangunan sehingga Sekerak jauh tertinggal dibandingkan kecamatan lain,” sebut Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang Syaiful Bahri di Aceh Tamiang, Senin (24/11).
Syaiful Bahri menyatakan hal itu saat melakukan peninjauan jalan rusak bersama anggota dewan lain yakni, Ishak Ibrahim dan Juanda di wilayah pedalaman Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang. Akses jalan yang kondisinya hancur diketahui sepanjang 14 km meliputi lima kampung (desa) yaitu Pematang Durian, Juar, Sulum, Suka Makmur dan Baling Karang.
Baca juga: Aceh Tamiang kini berdiri kandang ayam petelur berkapasitas 25.000 ekor
Para wakil rakyat ini menggunakan tiga unit mobil double cabin agar dapat menjangkau ujung jalan dengan dipandu Camat dan lima Datok Penghulu (Kades) masing-masing kampung.
“Faktanya masih ada akses jalan utama antar desa dan kecamatan sangat-sangat memprihatinkan. Kondisinya berlubang, berlumpur dan licin sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” ungkapnya.
Baca juga: 10 terpidana judol dicambuk di Aceh Tamiang, Kajari sebut pelanggaran syariat meningkat
Padahal, ujar Legislator Gerindra ini akses jalan tersebut urat nadi mengeluarkan hasil bumi warga untuk dipasarkan keluar. Sementara badan jalan tanah itu semakin hancur diperparah tidak ada saluran drainase dikedua sisi jalan.
“Jadi kami saksikan sendiri kondisi akses jalan ini ternyata medannya ekstrem seperti lintasan offroad sesuai seperti yang dilaporkan masyarakat lewat media sosial,” tutur Syaiful Bahri.
Lembaga legislatif Aceh Tamiang berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan di pedalaman Sekerak tersebut pada pembahasan APBK TA 2026 yang sedang berjalan.
“Sudah kita cek pada pembahasan kemarin, persoalan jalan ini terkait Desain Engineering Design (DED) atau rancang bangun rinci. Sebagai langkah awal DED-nya akan kita prioritaskan baru kita minta eksekusi ke pihak eksekutif,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang Juanda menambahkan warga di lima desa tersebut tinggal diseberang sungai. Sudah puluhan tahun warga pedalaman Sekerak mengeluhkan jalan rusak. Terakhir kali tersentuh pembangunan jalan TMMD Kodim 0117/Aceh Tamiang namun hanya sampai Kampung Pematang Durian.
“Panjang jalan yang hancur ini sekitar 20 kilometer, bahkan bisa tembus ke Kabupaten Aceh Timur. Aktivitas warga lima desa setiap hari lewat jalan ini seperti langsir TBS sawit, belanja kebutuhan pokok dan antar anak sekolah. Sedihnya lagi kalau musim hujan titik jalan hancur bertambah banyak, kadang guru dari luar tidak bisa menuju ke sekolah,” sebut Juanda.
Anggota dewan lainnya, Ishak Ibrahim menceritakan sebelum ada jembatan permanen di Pematang Dusian warga menggunakan trasnportasi penyeberangan getek. Mayoritas warga di sana berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan padi darat (gogo). Jalan Pematang Durian – Suka Makmur satu-satunya andalan akses darat namun kondisinya kini rusak berat.
Namun sekarang ini Ishak menilai meski sudah dibangun jembatan penghubung namun kehidupan masyarakat Sekerak jauh dari kata layak. Mereka belum menikmati fasilitas umum yang memadai terutama infrastruktur jalan.
“Akses jalan adalah parameter utama kita bisa melihat suatu wilayah itu maju atau tertinggal. Kalau akses jalan jelek otomatis berpengaruh terhadap dunia pendidikan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Ishak Ibrahim.
Sementara itu Camat Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Saptian Putra Jatami menjelaskan pemerintahan desa selalu mengusulkan untuk pembangunan jalan setiap tahun pada Musrenbang Kecamatan, namun acap kali kandas di Musrenbang tingkat kabupaten (Bappeda).
Dia mengakui dari 14 desa di Kecamatan Sekerak jalan ekstrem berada di desa-desa seberang sungai mulai Baling Karang hingga Desa Sekumur. Badan jalan kupak kapik akibat lalu lalang kendaraan bermuatan berat dan minimnya perbaikan.
“Pemicu jalan rusak juga faktor armada angkutan TBS dari perusahaan HGU dan angkutan masyarakat umum,” ujarnya.
Baca juga: Polres Aceh Tamiang tetapkan tersangka perambahan hutan mangrove
