Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 15,50 persen dibandingkan pada tahun 2024 lalu di angka 17,60 persen, atau turun 2,1 persen dalam kurun waktu satu tahun.
“Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari strategi pemerintah yang fokus pada pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan,” kata Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil di Meulaboh, Selasa.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-II Masa Sidang I DPRK Aceh Barat Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat.
Menurutnya, salah satu program prioritas yang memberi dampak besar adalah Kartu Aceh Barat Sehat (KABS). Program ini memberikan bantuan Rp1 juta kepada keluarga pendamping pasien yang dirujuk keluar daerah.
BPS menilai, inisiatif tersebut mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Tak hanya itu, kegiatan Car Free Day bulanan juga terbukti mendorong pertumbuhan UMKM lokal, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, kata dia, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 lalu juga turun dari angka 5,58 persen menjadi 5,46 persen. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp67,938 juta pada 2024 menjadi Rp71,015 juta di tahun 2025.
Selain itu, ia juga menyampaikan kondisi makro ekonomi daerah, menurutnya pertumbuhan ekonomi Aceh Barat di tahun 2025 berada di angka 4,44 persen, sedikit melambat dari 7,50 persen pada 2024 akibat dinamika harga dan perlambatan pada beberapa sektor produktif.
Sedangkan PDRB Aceh Barat menunjukkan tren positif yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) juga naik menjadi Rp14,83 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) juga meningkat menjadi Rp9,06 triliun. Kemudian inflasi 2025 tercatat 5,56 persen, meningkat dari 3,29 persen, dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, serta perawatan pribadi.
Dalam bidang pengelolaan anggaran daerah, Pemkab Aceh Barat juga mencatat capaian baik, Pendapatan daerah terealisasi 97,32 persen dari target Rp1,41 triliun, Belanja daerah terealisasi 92,62 persen dari total Rp1,55 triliun
SILPA 2025 tercatat sebesar Rp76,89 miliar
Selain itu, Aceh Barat menerima satu program Tugas Pembantuan dari Kementerian Transmigrasi senilai Rp1,15 miliar yang realisasinya mencapai 97,95 persen, digunakan untuk pembangunan sarana di kawasan transmigrasi Woyla.
Wabup Said Fadheil menekankan bahwa seluruh hasil yang dicapai merupakan buah dari sinergi pemerintah, DPRK, dan seluruh elemen masyarakat.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen seluruh elemen yang mendukung pembangunan Aceh Barat,” katanya.
Pewarta: Teuku Dedi IskandarEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
