Ratusan warga Aceh Timur tuntut transparansi dan keadilan bantuan banjir

Aceh Timur (ANTARA) - Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Aceh Timur, menuntut kejelasan dan keadilan dalam penyaluran bantuan bagi korban banjir.

Aksi tersebut dengan Koordinator Gerakan Peduli Keadilan Bersama Melawan Ketidakadilan Rony di Aceh Timur, Kamis.

Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum transparan dalam pendataan dan distribusi bantuan kepada korban banjir.

Para demonstran menagih janji Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya menyatakan bahwa penanganan bencana banjir di Indonesia dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain, karena ketersediaan anggaran yang mencukupi.

Baca: Bupati Aceh Timur apresiasi pemerintah pusat dukung pemulihan bencana

Warga menilai, pernyataan tersebut seharusnya diwujudkan dalam bentuk bantuan yang merata kepada seluruh korban banjir tanpa terkecuali.

"Kami menuntut agar seluruh korban banjir mendapatkan haknya secara adil. Jangan ada tebang pilih dalam penyaluran bantuan," ujar Rony di hadapan massa aksi.

Selain itu, massa juga menyoroti adanya dugaan simpang siur data penerima bantuan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan ulang secara transparan dan akurat agar tidak ada masyarakat yang terdampak namun terabaikan.

Dalam tuntutannya, warga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga memperjuangkan secara serius nasib seluruh korban banjir di Aceh Timur.

Kemudian mempublikasikan secara terbuka data korban banjir dan penerima bantuan kepada masyarakat.

Massa aksi juga menegaskan bahwa apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Jika tuntutan ini tidak didengar, kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah bentuk perjuangan demi keadilan bagi seluruh korban banjir," kata Rony.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendataan ulang guna memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Pendataan harus dilakukan secara akurat agar tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewatkan. Ini menjadi komitmen kami agar bantuan dapat tersalurkan secara adil," kata Al-Farlaky.

Baca: 7.643 korban bencana di Aceh Timur terima bantuan stimulan ekonomi

Selain itu, ia menjelaskan bahwa proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap, dengan mengacu pada hasil verifikasi data mulai dari tingkat gampong hingga kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi memecah belah serta melemahkan upaya pemerintah dalam menangani persoalan banjir.

"Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh Timur hingga ke pemerintah pusat," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa sumber dana bantuan bagi korban banjir berasal dari pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Sosial dan BNPB, bukan dari anggaran pemerintah daerah.

"Perlu kami luruskan, bantuan ini bersumber dari Kementerian Sosial dan BNPB. Pemerintah daerah berperan dalam proses pendataan dan pengusulan agar masyarakat dapat memperoleh haknya," katanya.