Pemkab Aceh Barat gelar diskusi susun perencanaan dokumen digital pemerintah

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar diskusi sebagai upaya menyusun dokumen perencanaan digital pemerintah yang komprehensif, sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kabupaten setempat.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan dokumen penting menuju pemerintahan digital yang terintegrasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh Barat Dedi Mulyanda dalam keterangan diterima di Aceh Barat, Jumat.

Melalui forum diskusi ini, pemerintah daerah akan merumuskan tiga dokumen utama, yakni rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, peta rencana SPBE, serta arsitektur SPBE sebagai arah kebijakan Aceh Barat menuju pemerintahan digital.

Ia menyebutkan, peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diraih saat ini tidak terlepas dari berbagai upaya digitalisasi yang telah dilakukan, termasuk digitalisasi layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta integrasi layanan publik antar-SKPK.

Selain itu, kata Dedi, Pemkab Aceh Barat juga telah menerapkan e-Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

“Ke depan, kami juga terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, khususnya di bidang teknologi informasi, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan sistem digital,” kata Dedi Mulyanda.

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, Ruswaidi mengatakan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Aceh Barat saat ini telah mencapai angka 2,69 dengan tren peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2024 dan berada pada predikat baik.

Baca: Pemkab Aceh Barat latih ASN manfaatkan teknologi digital berbasis cloud

“Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, sekaligus indikator bahwa arah kebijakan yang kita tempuh sudah berada pada jalur yang tepat,” ujarnya.

Ruswaidi juga menjelaskan, Pemkab Aceh Barat telah memanfaatkan berbagai layanan digital untuk mendukung kinerja pemerintahan. Di antaranya penerapan e-Kinerja, absensi digital, tanda tangan elektronik, layanan Lapor Bupati, hingga pengelolaan data melalui sistem satu data.

Menurutnya, keberadaan berbagai sistem tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan disiplin aparatur, efisiensi kerja, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Pemerintah daerah harus mampu memastikan seluruh sistem yang telah dibangun dapat terintegrasi secara optimal dalam satu ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.

“Integrasi ini penting agar dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis data,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan, transformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

Ruswaidi mengajak seluruh pihak, khususnya yang menangani perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan barang dan aset daerah, untuk berperan aktif dalam mendukung penyusunan dan implementasi dokumen PEMDI yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca: LAN: Kemampuan adaptasi kunci dalam digitalisasi