Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil meminta BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang beroperasi di daerah tersebut agar menangguhkan atau menunda penggunaan desil pada layanan kesehatan di daerah setempat.
"Saya minta bapak dan ibu semua agar memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang desilnya tinggi setidaknya sampai bulan Juli 2026, sehingga mereka masih bisa berobat," kata Ismail di Aceh Utara, Jumat.
Di sela-sela rapat dengan para satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) dan BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara, ia menjelaskan penangguhan tersebut agar masyarakat masih tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.
Baca juga: Mualem tegaskan program JKA tidak dihapus, hanya perbaikan data
Menurut dia persoalan desil tersebut harus segera ditindaklanjuti agar persoalan tersebut tidak merugikan masyarakat, ditambah lagi masyarakat saat ini sedang tertimpa musibah bencana yang mengakibatkan kehilangan harta benda serta pekerjaan.
Plt Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, mengatakan saat ini tim di lapangan akan memvalidasi kembali data masyarakat agar sinkron dan tidak keliru.
"Validasi ini dilakukan agar jangan sampai ada warga desil satu atau tiga berada di kategori yang tidak wajar, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah dengan adanya proses validasi ini kita berharap nanti data kesejahteraan masyarakat lebih akurat," kata Jamaluddin.
Dalam kesempatan itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan, menyarankan agar pemerintah daerah mencari solusi alternatif untuk sementara waktu agar masyarakat yang berhak mendapatkan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tepat sasaran.
Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri dalam menanggapi desil tersebut juga menyarankan pemerintah desa di kabupaten Aceh Utara agar mengaktifkan operator SIKS-NG agar masyarakat lebih mudah mengusulkan perubahan desil.
Baca juga: Aceh Besar berkomitmen dukung pengembangan masyarakat sehat
Pewarta: M IfdhalEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
