Kementerian PU mulai tangani irigasi bendung Jamuan di Aceh Utara pascabencana

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menangani irigasi bendung Jamuan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami gangguan sistem pascabencana akhir November 2025.

“Penanganan ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur sumber daya air berfungsi optimal untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Senin.

Sebagai informasi, gangguan pada sistem irigasi tersebut telah berdampak pada lahan persawahan masyarakat seluas 1.600 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ia mengatakan gangguan pada sistem irigasi terjadi akibat perubahan aliran sungai pasca banjir yang menyebabkan tanggul eksisting jebol, serta aliran air bergeser dari posisi semula. Sehingga mengakibatkan saluran irigasi tidak dapat mengalirkan air secara optimal ke lahan pertanian.

Menteri Dody menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi merupakan prioritas strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi pertanian nasional.

Mengingat kewenangan pengelolaan irigasi tersebut di bawah pemerintah daerah, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I memberikan dukungan teknis untuk mempercepat pemulihan fungsi layanan irigasi melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di Aceh.

Dody menjelaskan, rencana penanganan awal di lapangan antara lain pengalihan aliran sungai melalui pembangunan tanggul sementara sepanjang 375 meter, pembuatan kolam tampungan, serta pompanisasi untuk memastikan suplai air tetap menjangkau lahan pertanian terdampak.

Kondisi gangguan irigasi ini turut mempengaruhi aktivitas pertanian masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk pengolahan lahan dan masa tanam.

"Karena itu, percepatan penanganan menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian di wilayah tersebut," ujar Dody Hanggodo.

Disisi lain, Kementerian PU saat ini juga sedang menyiapkan desain penanganan permanen sebagai solusi jangka panjangnya.

Rencana penanganan permanen meliputi pembangunan bendung baru sejauh 600 meter (dengan lebar sekitar 100 meter), serta pembangunan saluran pembawa menuju intake eksisting sepanjang 600 meter.

Penanganan permanen tersebut direncanakan bakal didukung melalui skema pembiayaan pemerintah, baik melalui dukungan program Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi daerah, maupun program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air guna menunjang ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang mengapresiasi langkah cepat penanganan irigasi yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama para petani.

"Kita mengapresiasi langkah cepat penanganan yang dilakukan untuk kebutuhan masyarakat ini," demikian Tarmizi Panyang.