Ini 24 rekomendasi Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah merumuskan sejumlah rekomendasi dengan fokus utama penguatan kota tangguh bencana dan fiskal yang nantinya dibawa dalam rapat kerja nasional 2026.

"Kita bicarakan kali ini tentang kota tangguh. Kami menggarisbawahi kota tangguh ini adalah tangguh dalam kebencanaan dan tangguh fiskal. Ini dua hal yang sama-sama penting," kata Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Rico Waas dalam konferensi pers usai pelaksanaan Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh serta pemaparan sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan untuk dibawa dalam Rakernas di Medan pada Juni 2026 mendatang.

Ia menyampaikan Komwil I APEKSI telah menetapkan 24 rekomendasi yang bakal dibawa dalam Rakernas dan tentang kota yang tangguh bencana dan fiskal menjadi poin prioritas.

Menurut Rico, dua masalah tersebut harus sampai ke tingkat pusat, karena kota yang menjadi ibu kota provinsi memiliki peran penting dari sisi perekonomian.

"Misalnya, apabila terjadi bencana di satu kota, maka dapat mempengaruhi seluruh kota dan daerah di sekitarnya, dan akhirnya ekonomi tidak bisa berjalan. Maka, permasalahan ini menjadi utama dan penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Kemudian, lanjut Rico, terkait kota tangguh fiskal yang juga prioritas Komwil I APEKSI, pihaknya ingin berbagi kreativitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kreatif fiskal yang dimaksud, bagaimana kemudian Kota Malang mengelola sistem perdagangan dengan cukup baik, dan ini nantinya di sharing kepada kota lainnya.

Lalu di Kota Medan, di mana mereka sudah memulai sistem setoran pajak restoran dengan cara split, yaitu pembayaran lewat QRIS yang langsung dibagi secara otomatis kepada keuangan daerah dan pihak swastanya.

Artinya, kalau biasanya pembayaran restoran ini dilakukan dengan cara penilaian sendiri dan pengusaha mengantarkan atau membawa langsung jumlah PAD kepada pemerintah.

"Tapi, kalau misalnya split, otomatis ini tertagih bulat secara langsung. Sehingga bisa lebih mudah dipertanggungjawabkan. Nah ini kami ingin sampaikan kepada kota-kota lain, termasuk Banda Aceh," tegas Rico.

Untuk diketahui, selain tangguh bencana dan fiskal, adapun garis besar rekomendasi Komwil I APEKSI yang nantinya dibawa dalam Rakernas APEKSI 2026 yakni terkait kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, penyempurnaan sistem online single Submission (OSS) dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan, perlindungan sosial dan kesehatan.

Kemudian dukungan pusat untuk memfasilitasi UMKM, perencanaan tata ruang dan pembangunan, penguatan SDM dan birokrasi, meminta pembayaran gaji PPPK dibayar melalui APBN.

Berikutnya, pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) menggunakan pola seperti opsen kendaraan bermotor, serta APEKSI mendorong pemerintah pusat agar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) peruntukan untuk kabupaten/kota dibayarkan juga seperti pola opsen.