Banda Aceh (ANTARA) - Di Kabupaten Pidie Jaya, sisa-sisa amarah Krueng Meureudu tak hanya membekas di dinding-dinding rumah yang kusam, tetapi juga rutinitas warga yang kini melelahkan. Kehidupan tak pernah benar-benar kembali normal.
Di tengah kerentanan itu, belasan ribu warga memilih jalan sunyi menolak pergi. Bagi mereka, bertahan di tanah leluhur adalah sebuah keniscayaan.
Langkah Cut Nurjannah (40) terseret berat di atas hamparan lumpur sisa banjir bandang. Dua anaknya mengekor di belakang, menyusuri lahan perkebunan warga yang kini terpaksa disulap menjadi jalan pintas menuju arah pulang.
Akses utama menuju kediamannya di Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, masih tergenang air. Satu-satunya urat nadi mobilitas saat ini hanyalah melintasi bekas kebun, menapaki gundukan tanah, melewati tumpukan kayu berserakan, dan melompati parit kecil sisa kerukan ekskavator.
“Abang jangan ganggu adik, ayo cepat, bentar lagi sudah magrib,” ucap Nurjannah memanggil kedua buah hatinya, Sabtu (4/4/2026) sore.
Pascabanjir bandang yang meluluhlantakkan wilayah tersebut akhir November 2025, Nurjannah dan keluarganya harus selalu memutar lewat pintu belakang rumah. Pekarangan rumah panggung beralaskan papan warisan orang tuanya itu nyaris tak lagi berwujud akibat timbunan lumpur yang tak sanggup lagi mereka bersihkan.
Meski dihadang kondisi yang memprihatinkan, kelelahan fisik itu nyatanya tak cukup memaksa Nurjannah angkat kaki. Ia dan keluarganya bersikukuh menolak pindah ke hunian sementara (huntara).
Bagi perempuan ini, bencana bukanlah tamu asing. Luapan air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu adalah siklus alam yang telah ia akrabi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.
“Banjir yang kami rasakan setiap tahun itu kondisinya cuma air saja. Kalau air naik setelah maghrib, besoknya sudah tidak ada lagi, sudah surut, kering. Kami sudah terbiasa, setelah banjir, esok harinya kami beraktivitas lagi seperti biasa,” tuturnya.
Hanya saja, Nurjannah tak menampik bahwa air bah kali ini membawa teror berbeda. Banjir kali ini bukan sekadar membawa air, tetapi juga menyeret gelondongan kayu besar dan endapan lumpur pekat.
Sempat memicu trauma bagi ia dan anak-anaknya, ketakutan itu kini perlahan pudar terkikis tuntutan untuk melanjutkan hidup.
Di tengah desa yang masih karut-marut, rumah tetaplah ruang paling aman bagi mereka. Kendati pemerintah telah berulang kali menawarkan opsi relokasi, Nurjannah dan warga setempat kompak menolak keras. "Ke mana lagi kami pergi, memang sudah di sini tempat tinggal,” cetusnya.
Pindah bukan sekadar memindahkan raga, melainkan mencerabut mata pencaharian yang telah menghidupi mereka dari generasi ke generasi. Mempertahankan kampung halaman sama artinya dengan mempertahankan tumpuan harapan.
Diakui Nurjannah, sejak kecil dirinya dan warga desa sudah hidup dalam lingkungan rawan bencana. Desanya sendiri sangat berdekatan dengan aliran Krueng Meureudu. Baginya, warga sudah bersahabat dengan banjir.
Meski kehidupan mereka berjalan di antara siklus bencana yang berulang, warga hanya bisa merapal asa agar alam tak lagi mengirimkan musibah sedahsyat akhir tahun lalu.
Jebakan ekonomi dan kenangan lintas generasi
Pemandangan serupa terhampar di tepi jalan Dusun Paloh Kuta, desa yang sama. Di tengah jalanan yang perlahan mulai terbuka dari timbunan material, Mahdi M Daud (63) berjibaku membersihkan gunungan lumpur dari halamannya dengan peralatan seadanya.
Mahdi harus bolak-balik menginap di huntara selama rumahnya belum bersih dari material bencana. Meski demikian, bagi Mahdi, kehidupan di huntara bukan lagi sesuatu yang berat. Sebab, banjir bukan lagi hal baru bagi warga Meunasah Raya.
Ia mengaku sejak kecil sudah akrab dengan bencana. Bahkan, seingatnya, dalam setahun banjir bisa datang lebih dari sekali. Mahdi merekam jelas riwayat amuk alam di kampungnya.
Ia membandingkan tragedi ini dengan banjir historis tahun 1971 silam. Kala itu, air bah setinggi tiga meter memang sempat memutus jembatan peninggalan kolonial Belanda, namun nyaris tak membawa lumpur.
Sebaliknya, banjir kali ini tak hanya merendam rumah hingga menyentuh atap dengan lumpur tebal, tetapi juga membunuh sumber penghidupan warga.
Sawah dan kebun yang menjadi denyut nadi warga tertimbun material pekat beserta bongkahan kayu raksasa. Tanaman muda gagal tumbuh, tanaman tua mati membusuk, dan saluran irigasi hancur total.
Meski telah puluhan kali dihantam luapan sungai hingga usianya menua dan memiliki cucu, Mahdi memilih berdamai dengan takdir alam. Relokasi ke desa lain baginya adalah sebuah kemustahilan ekonomi yang tak masuk akal. Lahan di kawasan aman banjir memiliki harga yang sulit dijangkau oleh petani kecil.
“Kalau pun pindah, pakai apa kami membeli lahan di tempat lain yang lebih tinggi? Kalau di sini tempat kami harga tanah Rp200.000 per meter, di sana bisa mencapai Rp800.000. Sedangkan kami tidak punya uang,” tutur Mahdi, merangkum realitas pahit yang menjerat langkah warga.
Selain persoalan biaya, faktor mata pencaharian juga menjadi pertimbangan lain. Kehidupan warga telah menyatu dengan lahan-lahan pertanian di sekitar desa. Sawah dan kebun bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas kultural mereka.
Bertahan di kampung sendiri, menurut Mahdi, berarti menjaga warisan leluhur. Ketimbang menggusur warga, ia mendesak pemerintah agar serius menyelesaikan akar persoalan dengan memperbaiki tebing bantaran Krueng Meureudu, yang diakuinya tak pernah tersentuh penguatan infrastruktur sejak generasi pendahulunya.
Ancaman “bencana sosial”
Keengganan komunal warga untuk meninggalkan zona merah ini turut memantik analisis akademik. Sosiolog Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Nurkhalis, saat dihubungi Senin (13/4/2026), membedah fenomena ini sebagai benturan keras antara risiko ekologis dan risiko sosial.
Relokasi bagi warga bukan sekadar urusan memindahkan tempat tidur, melainkan menghadapi ketidakpastian sosial yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan lingkungan dan tetangga baru yang rentan memicu konflik.
“Mereka lebih memilih menghadapi bencana alam daripada harus menghadapi bencana sosial,” jelas Nurkhalis memetakan dilema warga.
Lebih dari sekadar hitung-hitungan rupiah, ada pertaruhan psikologis berupa kenangan kolektif yang mengakar. Ruang-ruang yang kini porak-poranda itu adalah saksi bisu tumbuh kembang warga, tempat mereka memupuk memori dari bermain kelereng hingga mengaji bersama di masa kecil.
Relokasi tanpa pendekatan kultural sama halnya dengan merampas ketenangan jiwa komunal mereka. Hal ini diperkuat dengan struktur sosial masyarakat Aceh yang sangat komunal, di mana empat hingga lima keluarga yang memiliki hubungan darah kerap bermukim berdekatan dalam satu lahan besar.
Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Relokasi berpotensi mengubah mata pencaharian warga yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sebab, mengubah mata pencaharian tidak bisa dalam hitungan minggu atau bulan. Warga sudah punya jaringan dan relasi ekonomi di tempat tinggalnya.
Nurkhalis juga menyoroti adanya krisis kepercayaan publik terhadap daya tanggap negara. Respons pemerintah saat ini dinilai belum secepat dan setangguh kelincahan penanganan pascatsunami 2004 silam.
Ketidaksiapan pemenuhan fasilitas dasar, seperti sulitnya pasokan air bersih di huntara saat ini, membuat warga kian skeptis terhadap janji manis skema relokasi pemerintah. Faktor struktural turut membuat ruang aman bagi masyarakat semakin menyempit.
Ia menggambarkan ironi nasib warga yang dulunya lari dari ancaman laut (bencana tsunami) menuju gunung. Namun kini di gunung pun mereka diusir oleh imbas kerusakan lingkungan.
Warga yang sudah berupaya merawat alam pada akhirnya terpaksa menanggung getah dari aktivitas perusakan lingkungan oleh pihak-pihak lain yang tak bertanggung jawab.
Menjawab desakan dan jeritan warga yang terpaksa bersahabat dengan maut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I kini mulai merespons perbaikan di alur kritis Krueng Meureudu.
Kepala BWS Sumatera I Asyari menjelaskan langkah tanggap darurat saat ini tengah difokuskan penuh pada perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol dan rusak dihantam tingginya debit air.
Langkah teknis ini dilakukan dengan tujuan memperkuat daya tahan tebing sungai, melancarkan arus air, serta menekan potensi banjir susulan yang terus mengintai permukiman dan fasilitas umum.
Intervensi jangka pendek ini diharapkan mampu menjadi pelindung sementara, sekaligus membuka jalan bagi penanganan Krueng Meureudu yang lebih komprehensif.
Pada akhirnya, bagi Nurjannah, Mahdi, dan ribuan warga Pidie Jaya, menolak relokasi dan memilih menetap di zona merah bukanlah sebuah pembangkangan, apalagi heroisme buta. Keputusan itu adalah kompromi paling getir dari masyarakat yang terhimpit kemustahilan ekonomi dan ketakutan lenyapnya identitas kultural.
Di atas hamparan lumpur sisa amukan Krueng Meureudu tersebut, tertanam erat akar sosiologis, jaring penghidupan, serta memori kolektif yang harganya jauh melampaui sepetak tanah di kawasan aman.
Reportase ini merupakan bagian dari program fellowship yang didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
Pewarta: Rahmat FajriEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
