Tindak lanjut permintaan Mualem, KKP mulai survei perbaikan muara di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mensurvei perbaikan muara perikanan yang dangkal pascabencana di Aceh sebagai respon dari permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf beberapa waktu lalu.

“Kami menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, di Banda Aceh, Rabu

Sebelumnya, Gubernur Aceh dalam kegiatan Musrenbang RKPA 2027, Kamis (23/4/2026), meminta pemerintah pusat dalam hal ini KKP mempercepat penanganan kuala di sejumlah daerah di Aceh yang mulai dangkal guna mencegah terjadinya banjir berulang, apalagi beberapa surat juga sudah dilayangkan.

Permana menjelaskan, kedatangan pihaknya juga bagian dari respons atas surat yang sebelumnya dikirim pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan dan berdampak pada aktivitas nelayan.

Ia menyebutkan, tim KKP bakal berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.

Adapun 13 pelabuhan tersebut meliputi Lampulo Kota Banda Aceh, Idi Kabupaten Aceh Timur, Lambada Kabupaten Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja Pidie Jaya.

Kemudian, pelabuhan Kuala Peudada Kabupaten Bireuen, Kuala Pusong Kota Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane Aceh Utara, Kuala Anak Laut Aceh Singkil, Kuala Ujung Baroh Aceh Barat, serta Kuala Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai luas dengan ketergantungan tinggi masyarakat pada sektor kelautan.

“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar enam juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir di kawasan permukiman. "Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke pemukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mualem juga berharap pemerintah pusat dalam hal ini KKP untuk dapat menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh secara komprehensif.

“Kami berharap penanganan bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.