Pemkab usulkan kehadiran kantor imigrasi di Simeulue

Simeulue (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue mengusulkan kehadiran kantor keimigrasian di kabupaten kepulauan di Samudra Hindia, Provinsi Aceh, tersebut.

Bupati Simeulue Muhammad Nasrun Mikaris di Simeulue, Selasa, mengatakan usulan kehadiran kantor imigrasi Kabupaten Simeulue telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Kami sudah usulkan agar unit kerja keimigrasian bisa beroperasi di Kabupaten Simeulue ini. Kehadiran kantor imigrasi untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat di Pulau Simeulue," kata Muhammad Nasrun Mikaris.

Menurut Bupati, belum ada kantor imigrasi sejak kabupaten kepulauan tersebut berdiri sendiri sejak 26 tahun silam. Masyarakat Kabupaten Simeulue harus ke daratan Pulau Sumatra jika ingin mengurus paspor dan dokumen keimigrasian lainnya.

Baca: Imigrasi Meulaboh deportasi WNA Pakistan setelah tertangkap di Abdya

Ia mengatakan kehadiran kantor imigrasi akan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat, wisatawan asing, hingga para pekerja migran, dan pelajar Simeulue yang hendak bepergian keluar negeri.

"Keberadaan layanan imigrasi tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Simeulue," kata Muhammad Nasrun Mikaris.

Ratna Duwi, warga Kabupaten Simeulue, menuturkan kehadiran kantor imigrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keimigrasian.

di Simeulue ini sangat dibutuhkan. Sebab selama ini apabila ada warga Simeulue yang ingin bepergian ke luar negeri harus terlebih dahulu ke luar daerah untuk pembuatan administrasi. Sehingga membutuhkan biaya tambahan dan sangat memberatkan masyarakat.

"Selama ini, kami buat paspor atau administrasi keimigrasian lainnya harus keluar Pulau Simeulue. Hal ini membutuhkan biaya tambahan seperti transpor dan akomodasi hanya untuk mendapatkan layanan keimigrasian," kata Ratna.

Baca: Imigrasi buka layanan Eazy Paspor bagi karyawan Bulog Meulaboh Aceh

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.