Banda Aceh (ANTARA) - Kader Partai Gerindra Aceh menyoroti buruknya ruang digital di Aceh kepada Staf Khusus Presiden RI Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, sehingga menjadi tantangan terhadap transformasi digital di Aceh.
"Dalam pertemuan ini, kita membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penguatan UMKM hingga tantangan transformasi digital," kata salah seorang kader Gerindra Aceh, Mahfudz Y Loethan, dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah politisi Partai Gerindra Aceh, yakni Abdurrahman Ahmad, Mahfudz Y Loethan, Edy Asaruddin, Hadi Surya, serta sejumlah kader Gerindra lainnya.
Mahfudz mengatakan, kualitas ruang digital di Aceh saat ini dipenuhi pola komunikasi tidak sehat, terutama dalam siaran langsung media sosial seperti TikTok.
Ia menilai, maraknya penggunaan bahasa kasar, penghinaan verbal, ujaran tidak pantas hingga konten yang menjurus pada pornoaksi perlu menjadi perhatian bersama.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, Mahfudz sempat menunjukkan sejumlah potongan video siaran langsung media sosial yang memperlihatkan penggunaan bahasa kasar, komunikasi verbal yang dinilai merusak etika, hingga konten yang dianggap tidak pantas sebagai gambaran kondisi ruang digital yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, ruang digital semestinya menjadi medium edukasi, promosi ekonomi masyarakat, pengembangan kreativitas generasi muda, serta penguatan UMKM, bukan justru menjadi arena normalisasi perilaku negatif yang berpotensi mempengaruhi pola komunikasi publik.
“Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat dan produktif. Jangan sampai media sosial dipenuhi bahasa kasar, penghinaan verbal, dan konten yang menjauhkan masyarakat dari hal-hal positif. Apalagi Aceh memiliki karakter sosial dan nilai syariat yang harus dijaga,” ujarnya.
Selain isu ruang digital, Mahfudz juga menyinggung penguatan UMKM Aceh di tengah percepatan transformasi digital agar media sosial lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi usaha, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRA dari Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, menegaskan bahwa persoalan ruang digital tidak boleh dipandang sepele karena berpengaruh terhadap pola komunikasi dan pembentukan karakter masyarakat, terutama generasi muda.
“Media sosial hari ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan perilaku sosial. Ketika publik setiap hari disuguhi bahasa kasar, penghinaan verbal, hingga tontonan yang merusak etika, maka lama-kelamaan itu bisa dianggap normal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Abdurrahman.
Ia menilai, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam membutuhkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan produktif.
Karena itu, pihaknya berharap ada koordinasi lintas sektor melalui pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, serta penyedia platform media sosial untuk memperkuat pengawasan terhadap konten-konten bermasalah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tiar Nabilla Karbala menyatakan bakal memberikan perhatian serius dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya bidang komunikasi dan digital guna memperkuat literasi digital serta pembenahan tata kelola ruang digital yang lebih sehat.
“Tentu kita sepakat ruang digital dan media sosial harus menghadirkan hal-hal positif, edukatif, dan produktif bagi masyarakat. Tidak boleh dipenuhi konten-konten yang merusak, bahasa kasar, ataupun perilaku yang menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai baik. Ruang digital harus menjadi sarana pembelajaran, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan literasi masyarakat,” ujar Tiar.
Baca juga: Kejari Banda Aceh tahan tersangka penistaan agama di media sosial
Pewarta: Rahmat FajriEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
