BPMA dan Polda perkuat pengamanan obvitnas hulu migas WK B Aceh Utara

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Polda Aceh terus melakukan penguatan pengamanan objek vital nasional (obvitnas) sektor energi hulu migas wilayah kerja (WK) B Aceh Utara yang dikelola PT Pema Global Energi (PGE), guna menjaga iklim investasi di daerah berjuluk 'tanah rencong' tersebut.

"WK B yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerjasama PGE merupakan salah satu obvitnas sektor energi yang memerlukan sinergitas strategi pengamanan terpadu antara BPMA, Polri," kata Kadiv Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M Amin dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Irham M Amin setelah BPMA bersama Polda Aceh melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan pedoman kerja teknis (PKT) tentang pengamanan khusus eksternal di WK B bersama Polda Aceh, di Aceh Utara.

‎Irham menyampaikan, kunjungan monev lapangan tersebut dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan kelancaran dan kenyamanan operasi hulu migas di WK B Aceh Utara.
‎
Sebagai informasi, sebelum ke WK B, pekan lalu BPMA bersama Polda Aceh juga telah melaksanakan monev pengamanan obvitnas lainnya, yakni di kawasan hulu migas wilayah kerja (WK) Blok A yang dikelola KKKS PT Medco E & P Malaka, di Kabupaten Aceh Timur.

Irham menegaskan, tugas pokok BPMA adalah pengawasan dan pengendalian hulu migas di Aceh. Tetapi, dalam pelaksanaannya, faktor pengamanan menjadi elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI.
‎
‎“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV," ujar Irham.

Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh Dr Marzuki menyambut positif forum koordinasi tersebut karena komunikasi yang intensif bakal memudahkan pelaksanaan pengamanan. Ia menilai sangat penting dilakukan pertemuan bersama untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, dan BUJP yang memiliki tanggung jawab bersama mengawal objek vital nasional tersebut.

“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” demikian Dr Marzuki.
‎
‎Sementara itu, Relations Manager PGE, Wilya Retnosari menegaskan bahwa keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan. Wilya mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, sudah mulai adanya peningkatan kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi PGE.
‎
‎Karena itu, pihaknya berharap dapat ditemukan solusi terbaik agar perkara pencurian serta gangguan keamanan lainnya di WK B dapat diminimalisir hingga mencapai zero kasus.“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Wilya.
‎

‎

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.