Bupati Aceh Tengah pastikan perbaikan layanan kesehatan berjenjang

Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memastikan perbaikan pelayanan kesehatan berjalan secara berjenjang mulai dari Polindes, puskesmas hingga RSUD Datu Beru sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawal perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat gampong hingga kabupaten. Perbaikan pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya RSUD Datu Beru dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Dalam tata kelola pemerintahan dan rumah sakit, diperlukan pula pemahaman yang sama mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mekanisme pengawasan seperti Dewan Pengawas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),” katanya.

Bupati berharap hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperjelas pembagian tugas, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit.

Selain aspek tata kelola, penguatan pelayanan juga perlu didukung dengan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, termasuk pengaturan jam bertamu.

Baca: Percepat pumulihan bencana, Kemen PKP bangun 533 unit rumah di Aceh Tengah

"Saya bekerja hampir sebulan di rumah sakit ini, saya tegaskan untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien, antara lain dengan larangan merokok di lingkungan rumah sakit, pembatasan jumlah tamu, serta pengaturan agar kunjungan tidak membawa anak-anak", ungkapnya.

Ia berharap dengan pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan tata kelola serta optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketua Tim BPK RI, Agmalun Hasugian mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja Semester II dan dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, mulai 31 Agustus hingga 27 September 2026.

Pihaknya berharap pemeriksaan tersebut dapat berjalan dengan baik serta selaras dengan arah RPJMN dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendukung arahan pemerintah pusat mengenai transformasi sistem kesehatan.

Pemeriksaan juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit, termasuk pada rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Adapun tujuan pemeriksaan antara lain menganalisis proses bisnis tata kelola rumah sakit, pelayanan medik, pendidikan dan pelatihan, serta aspek operasional. Selain itu, pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko bawaan yang terkandung dalam proses bisnis serta berbagai potensi kerentanan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan rumah sakit.

Sasaran pemeriksaan mencakup aspek tata kelola rumah sakit, keuangan, pelayanan medik, sumber daya manusia, dan operasional. Untuk mendukung proses tersebut, tim pemeriksa mengharapkan adanya kolaborasi, komunikasi, serta keterbukaan dari seluruh pihak terkait, termasuk dalam penyediaan dokumen dan data yang diperlukan.

Baca: Aceh Tengah gandeng DKI Jakarta perkuat kerja sama antardaerah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.