Provinsi baru tetap membutuhkan sumber daya manusia, fiskal, birokrasi yang efektif, infrastruktur pemerintahan, serta basis ekonomi yang mampu menopang pelayanan publik. Tanpa itu semua, pemekaran berpotensi hanya memindahkan pusat administrasi tanpa mengubah kualitas kehidupan masyarakat.
Persoalan Pendidikan Mengapa Harus Pergi Jauh?
Perbedaan pembangunan semakin terlihat ketika kita berbicara tentang pendidikan tinggi.
Di wilayah yang memiliki pusat pendidikan tinggi lebih banyak, anak muda mempunyai lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah asal. Sebaliknya, ketika pilihan perguruan tinggi dan program studi terbatas, mobilitas mahasiswa menjadi konsekuensi.
Banyak anak muda dari kawasan tengah Aceh memilih melanjutkan pendidikan ke Medan, Banda Aceh, bahkan Jakarta. Pilihan tersebut tentu tidak selalu negatif. Mobilitas pendidikan dapat membuka jaringan, pengalaman, dan wawasan baru.
Tetapi terdapat persoalan struktural yang perlu dipikirkan, mengapa sebagian anak muda harus meninggalkan daerahnya untuk memperoleh pilihan pendidikan yang lebih beragam?
Pendidikan tinggi bukan hanya persoalan jumlah kampus. Yang lebih penting adalah kualitas program studi, dosen, laboratorium, riset, konektivitas digital, serta hubungan perguruan tinggi dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Jika kawasan pegunungan tengah memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, lingkungan, energi, dan ekonomi kreatif, maka pendidikan tinggi seharusnya mampu menjadi mesin pengetahuan yang mendukung sektor-sektor tersebut.
Dengan demikian, isu pemekaran tidak boleh dipisahkan dari agenda membangun ekosistem pendidikan.
Tiga Lintasan, Satu Masa Depan
Aceh sebenarnya tidak kekurangan potensi. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dikonversi menjadi kesejahteraan.
Kawasan pesisir memiliki pelabuhan, perdagangan, perikanan, dan pusat-pusat urban. Kawasan tengah memiliki pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan sumber daya alam. Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sekaligus tantangan konektivitas dan pelayanan publik.
Karena itu, kebijakan pembangunan tidak selalu harus seragam. Satu provinsi tidak berarti satu resep pembangunan.
Jika pemekaran menjadi salah satu pilihan, maka argumentasinya harus dibangun di atas data: ketimpangan infrastruktur, akses pendidikan, struktur ekonomi, kapasitas fiskal, kualitas pelayanan publik, kepadatan penduduk, konektivitas, dan kemampuan daerah membangun pemerintahan yang efektif.
Baca juga: Forkoda usulkan enam calon DOB di Aceh, rekomendasi sudah dikantongi
Sebaliknya, jika pemekaran tidak menjadi pilihan, maka pemerintah tetap memiliki pekerjaan besar yaitu memastikan tiga lintasan pembangunan tersebut tidak semakin menjauh.
Pada akhirnya, perdebatan pemekaran Aceh seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang batas wilayah dan pembentukan provinsi baru. Perdebatan harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar tentang keadilan pembangunan.
Sebab masyarakat tidak hidup di atas peta administratif. Mereka hidup di jalan yang mereka lalui, sekolah yang mereka masuki, rumah sakit yang mereka datangi, pasar tempat mereka menjual hasil bumi, dan perguruan tinggi tempat anak-anak mereka membangun masa depan.
Aceh boleh tetap berada dalam satu atap. Tetapi jika tiga lintasan pembangunan terus berjalan dengan kecepatan berbeda, maka pekerjaan terbesar bukan sekadar menentukan apakah atap itu perlu dibagi.
Pekerjaan terbesarnya adalah memastikan tidak ada wilayah yang terus-menerus tertinggal hanya karena berada di lintasan yang berbeda.
*Penulis adalah Pemerhati Isu Strategis
Baca juga: Pemerintah Aceh gelar forum diskusi pemekaran Kota Meulaboh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
