Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, mempertimbangkan melibatkan legislatif dan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penelusuran terhadap sejumlah perusahaan di wilayah ini, diduga tidak menyetorkan pajak makan minum yang menjadi kewajiban nya.

"Langkah ini dilakukan menyusul masih banyaknya perusahaan di Nagan Raya yang diduga belum melaporkan maupun menyetorkan pajak makan minum kepada pemerintah daerah," kata Kepala BPKD Nagan Raya Alfiandri di Nagan Raya, Minggu.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan aturan itu, ditetapkan bahwa hak daerah atas objek pajak penyediaan makan minum yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha adalah sebesar 10 persen.

"Ketentuan diatur dalam Kanun tersebut, 10 persen menjadi hak daerah terhadap objek penyediaan makan minum yang dilakukan oleh perusahaan," kata Alfiandri menambahkan.

Selama ini, perusahaan-perusahaan belum ada yang menyampaikan anggaran terkait besaran makan minum pada badan usahanya ke pemerintah daerah.

Alfiandri menjelaskan BPKD Nagan Raya telah meminta data Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) serta rincian belanja makan minum dari sejumlah perusahaan dan badan usaha di Nagan Raya. 

Pemkab juga telah melayangkan surat resmi berulang kali agar pihak manajemen perusahaan lebih kooperatif dalam melaporkan data yang sesuai dengan realisasi di lapangan.

Alfiandri memaparkan ilustrasi potensi pajak dari satu perusahaan dengan asumsi mempekerjakan 100 karyawan, dengan frekuensi diberikan makan dua kali sehari, setara dengan 200 bungkus per hari atau 600 bungkus per bulan, dengan standar harga satu porsi makanan misalnya sekitar Rp20.000 per bungkus sesuai harga pasaran umum di Nagan Raya dan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Dari angka estimasi tersebut, diketahui pihak perusahaan mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta per bulan atau mencapai Rp144 juta per tahun untuk satu perusahaan.

"Dari total belanja tersebut, 10 persen nya wajib disetorkan ke kas daerah," kata Alfiandri menambahkan.

Menurutnya, angka tersebut baru merupakan estimasi untuk satu perusahaan dengan 100 tenaga kerja.

Pemerintah daerah saat ini sedang mendata seluruh perusahaan yang beroperasi menggunakan tenaga kerja, serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nagan Raya dan pihak vendor atau pelaksana penyedia jasa katering yang bermitra dengan perusahaan.

Siapkan Langkah Hukum

Alfiandri menegaskan Pemkab Nagan Raya tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah tegas jika perusahaan tetap mengabaikan kewajiban perpajakan ini. 

Upaya lanjutan yang disiapkan meliputi mengirimkan surat pemberitahuan kembali kepada perusahaan yang belum merespons surat permintaan data yang sudah dikirimkan, termasuk melibatkan DPRK Nagan Raya selaku pengawas pelaksanaan kanun untuk memanggil pihak manajemen perusahaan guna dimintai penjelasan.

Jika perusahaan tetap membandel dan tidak kooperatif, Pemkab akan menggandeng aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya untuk menangani kasus ketidakpatuhan pajak ini.

"Kalau mereka juga tidak merespons, nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak dewan karena dewan juga sebagai pengawas pelaksanaan qanun. Bisa jadi ke depannya kita mengikutsertakan pihak-pihak yang berwajib untuk menangani terhadap kasus yang tidak diselesaikan oleh perusahaan," tegas Alfiandri.



Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor : M.Haris Setiady Agus

COPYRIGHT © ANTARA 2026